Kasus Mural Jokowi, Praktisi Hukum Sebut Polisi Tak Bisa Bertindak Tanpa Aduan

Liputan6.com, Jakarta - Kasus mural Jokowi 404: Not Found di Kota Tangerang, Banten saat ini tengah diusut polisi. Langkah kepolisian memburu pembuat mural itu pun menuai polemik di masyarakat.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, selama kasus itu merupakan delik aduan, maka polisi tidak bisa memprosesnya sebelum ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya ke aparat berwenang.

"Bila ada hak atas kepentingan hak personal seseorang terganggu, maka orang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan atas perbuatan tersebut, maka korbanlah yang mutlak melapor. Apalagi jika perbuatan tersebut sifatnya delik aduan, maka sepanjang tidak ada laporan maka polisi belum dapat menindaklanjuti," katanya kepada Liputan6.com, Senin (16/8/2021).

Selama belum ada masyarakat yang melaporkannya secara resmi ke aparat, maka menurut Azmi kepolisian hanya boleh melakukan tindakan yang sifatnya terbatas pada mengumpulkan informasi dan memastikan adanya peristiwa.

Namun Azmi menekankan, bahwa melihat hukum tidak semata berdasarkan pada aturan, akan tetapi harus juga melihatnya dari sisi moral. Ia memandang perbuatan mural itu masuk dalam ranah yang tidak etis.

"Muatan moral dalam hukum ini penting dan mendasar, karena semestinya kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga syarat muatan moral dan keadilan masyarakat," katanya.

"Karena makna hukum juga akan hilang jika makna sosiologi atas fungsi hukum hilang, yang berakibat akan timbul persoalan atau gesekan dalam masyarakat," sambung Azmi.