Waktu Evaluasi PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Berbeda, Ini Penjelasan Kemendagri

Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Sosialisasi PPKM Darurat — Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali, yang dipimpin oleh Menko Marves secara virtual, Rabu (7/7/2021).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan menjelaskan soal perbedaan rentang waktu evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan daerah lain dalam instruksi yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian.

Diketahui, PPKM Jawa-Bali dievaluasi setiap pekan. Sedangkan kebijakan PPKM di luar Jawa-Bali dievaluasi per dua pekan.

"Penetapan Inmendagri PPKM untuk Jawa dan Bali sedikit berbeda dengan yang luar Jawa Bali. Namun, sesungguhnya, pemantauan dan evaluasinya dilakukan sama, yakni evaluasi tetap dilakukan pada setiap pekan," kata Benny saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (17/8/2021).

Benny beralasan, evaluasi Jawa dan Bali sementara ini masih ditetapkan per minggu sebab memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi dimasing-masing wilayah.

"Disamping mempertimbangkan ada daerah yang levelnya berubah, juga untuk memastikan aturan yang ditetapkan dan sudah disepakati dijalankan dengan konsisten," jelas Benny.

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 23 Agustus mendatang. Meski demikian, Pemerintah menambah sejumlah pelonggaran baru. Apa saja?

2 dari 3 halaman

Pelonggaran PPKM Jawa-Bali

Aturan Masuk Mal selama PPKM di 6 Pusat Perbelanjaan Jakarta-Depok — Berikut aturan masuk mal selama PPKM di beberapa pusat perbelanjaan wilayah Jakarta hingga Depok. (pexels/tuurtisseghem).... Selengkapnya

Diketahui bersama, kebijakan PPKM di Jawa-Bali terdapat beberapa pengaturan yang disesuaikan atau dilonggarkan bagi beberapa daerah yang dinyatakan turun level dari 4 ke 3. Beberapa kebijakan terkait seperti, pembukaan mall, tempat makan, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, Kemendagri masih memberlakukan instruksi yang dirilis pekan sebelumnya, Inmendagri Nomor 32 tahun 2021 untuk kebijakan PPKM di luar Jawa-Bali.

Sedangkan untuk di daerah Jawa-Bali menggunakan Inmendagri Nomor 34 tahun 2021 yang dirilis 16 Agustus dan berakhir 23 Agustus 2021.

"Penyesuaian itu dipantau setiap harinya, dari waktu ke waktu, untuk mengetahui tingkat konsistensi dalam penerapannya. Jika diketahui ada ketidaksesuaian penerapan aturan, tentunya dalam kurun waktu 1 minggu, akan lebih mudah untuk dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan," kata Benny menandasi.

3 dari 3 halaman

Infografis PPKM Diperpanjang, Perbedaan Level 3-4 di Jawa-Bali

PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
PPKM Jawa Bali
Peristiwa
Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, mulai 11-25 Januari 2021.
Lihat Selengkapnya
PPKM Jawa Bali
PPKM diperpanjang
Agenda
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM adalah peraturan yang muncul sejak adanya pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
PPKM diperpanjang
PPKM Level 4
Agenda
PPKM Level 4 adalah upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan PPKM Darurat.
Lihat Selengkapnya
PPKM Level 4
Kemendagri
Mendagri