Pembahasan Haluan Negara di Amandemen UUD 1954, Pakar: Upaya Elite Kembalikan Power MPR

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hanyalah kemauan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) untuk mendapatkan kewenangan lebih besar.

Wacana memasukkan PPHN dalam Amandemen UUD 1945 sebelumnya di singgung Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat pidato di Sidang Tahunan MPR 2021, Senin, 16 Agustus 2021. 

"Ini keinginan MPR saja untuk mengambil kembali power-nya atau kekuatan politiknya yang dulu sudah dikembalikan ke rakyat pada Amandemen 1999-2002 yang sebenarnya tidak perlu juga. Karena MPR kan hanya ada kalau DPR dan DPD bersidang, bukan lembaga tersendiri seperti dulu. Jadi ini salah kaprah, karena maunya elite politik," kata Bivitri ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (18/8/2021).

Terlebih, Bivitri menjabarkan jika saat ini Amandemen dengan menghidupkan kembali sistem Garis Beras Haluan Negara (GBHN) yang kini diwacanakan dalam PPHN sudah tidak relevan.

Lantaran, dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang jadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sudahlah bagus dari aspek perumusan maupun kontrol.

"Jikalau masih ada yang tidak selaras, kesalahan bukan pada dokumen, harus berbentuk RPJM atau PPHN. Tetapi ada dalam pelaksanaannya," terangnya.

Selain kesalahan pada pelaksanaannya, Bivitri juga menyoroti jika konsep PPHN sudahlah ketinggalan zaman dalam penyelenggaraan negara modern yang mendukung inovasi dan juga adaptif. Alhasil, haluan negara sudah tidak perlu ditentukan secara ketat.

"Model RPJM yang sekarang sudah bagus, apalagi levelnya kebijakan di tingkat UU, sedangkan PPHN yang diinginkan MPR kan levelnya 'ketinggian' di atas UU, sehingga tidak felksibel dan akan banyak implikasi negatif untuk kebijakan teknis. Padahal namanya penyelenggaraan negara cukup teknis. Kalau mau yang tidak teknis, sudah ada juga, yaitu UUD 1945 sendiri dan Pancasila," kata dia.

Adapun kalau MPR tetap memaksakan memasukan PPHN dalam Amandemen UUD 1945, Bivitri menyakini hal tersebut tidak akan membawa manfaat karena sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan saat ini.

"Sehingga adanya PPHN nanti tidak akan ada manfaatnya, karena tidak ada implikasi hukum tata negara apabila tidak diikuti. Karena Presiden tidak bisa lagi dijatuhkan dengan alasan politik pelanggaran PPHN seperti halnya dulu Soekarno dianggap melanggar haluan negara," ujar dia.

Sarat Kepentingan Politik

Lebih lanjut Bivitri menyebut jika kemungkinan besar pembahasan PPHN dalam Amandemen UUD 1945, akan melebar dan sarat akan kepentingan. Karena tidak ada aturan yang mewajibkan pembahasan sesuai agenda secara pasti.

Walaupun dalam Pasal 37 UUD 1945 telah diatur tata aturan pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, pengubahan harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota, dan keputusan harus 50% +1. Akan tetapi hal tersebut hanyalah mengatur soal kuorum dan bisa berubah dengan mudah sesuai persetujuan anggota.

"Jika ini jadi dibahas, maka kemungkinan pembahasan melebar tetap ada. Bila kita lihat Pasal 37, itu hanya berbicara kuorum. Tidak berbicara soal agenda. jadi bisa saja ada agenda tambahan di tengah dan bisa disetujui sepanjang disetujui sesuai kuorum," ujar dia.

"Dan jangan lupa dalam politik tawar -menawar itu sering terjadi, sangat terbuka peluang, agar PPHN masuk, ada yang harus disetujui. Bahkan kalau dilihat sekarang saja, DPD setuju karena mereka juga punya agenda sendiri, yaitu penguatan DPD," tambahnya.