Ajukan Interpelasi Anies soal Formula E, PSI Minta Fraksi di DPRD DKI Solid

Giring Nidji Mau Jadi Anggota DPR RI — Vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (6/9). Giring Nidji mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melalui PSI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Dia meminta agar para anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid untuk menjalankan hak interpelasi tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya dan meminta Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid dan bersungguh-sungguh menjalankan rencana hak interpelasi tersebut," kata Giring dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Dia juga meminta agar para anggota fraksi terus menjalin kerja sama dengan kekuatan politik dengan anggota dewan lainnya. Sebab, lanjut Giring, dibutuhkan minimal 15 orang anggota untuk mengajukan hak interpelasi.

"PSI hanya delapan orang. Karena itu, untuk kepentingan rakyat, kerja sama lintas partai mutlak diperlukan," ucapnya.

Selanjutnya Giring menyatakan saat pandemi Covid-19 tak elok bila DKI Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sebab dia menilai anggaran itu dapat digunakan untuk pengendalian Covid-19.

"Dana triliunan rupiah dipakai untuk acara balapan mobil oleh Gubernur Anies. Sekali lagi, uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat," jelas dia.

Wabah virus Corona membuat beberapa event olahraga ditunda bahkan hingga dibatalkan. Seperti ditundanya Formula E di monas.

2 dari 2 halaman

Interpelasi Formula E Disebut Prematur

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DRPD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E terlalu prematur.

Menurut dia, masih banyak kinerja DPRD DKI yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Saya tidak mengerti logikanya jika ada yang masih bicara interpelasi pada saat agenda-agenda yang menjadi tugas pokok dewan tertunda seperti sekarang ini," kata Aziz saat dihubungi, Kamis, 19 Agustus 2021.

Beberapa agenda yang tertunda yakni terkait dengan pelayanan ke warga Ibu Kota. Yakni revisi Peraturan Daerah (Perda) Covid-19, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2022.

"Menurut kami terlalu prematur dan remeh jika hanya karena Formula E ada interpelasi. Saat ini kita sedang dalam pandemi," papar dia.

Selain itu, Aziz menilai penyelenggaraan Formula E dapat meningkatkan perekonomian Jakarta.