Nadiem: Vaksinasi Anak Bukan Kriteria Membuka Sekolah, tapi Level PPKM

FOTO: Mendikbud - DPR Evaluasi Belajar dari Rumah hingga Kesiapan Rekrutmen Guru Honorer — Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Rapat membahas evaluasi program belajar dari rumah terkait subsidi kuota internet serta isu-isu kesiapan rekrutmen guru honorer tahun 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengingatkan, vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah. Dia mengatakan, yang menjadi kriteria pembukaan sekolah hanyalah level PPKM di daerah tersebut.

"Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1, 2, 3, itu saja," kata Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/8/2021).

Meski demikian, vaksinasi guru menjadi syarat wajib apabila sekolah ingin memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Tapi vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin dia wajib memberi opsi tatap muka," ungkap dia.

Nadiem menyampaikan, 63 persen sekolah di Indonesia yang berada di wilayah dengan PPKM Level 1, 2, dan 3 sudah bisa membuka sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"PPKM level 1, 2, 3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1, 2, 3," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan apabila semua siswa di Indonesia telah disuntik vaksin COVID-19.

2 dari 3 halaman

Minta Sosialisasikan PTM Terbatas

Uji coba pembelajaran tatap muka hari pertama — Siswa menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang kelas pada pada hari pertama uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Kenari 08 Pagi Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di 100 sekolah (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Nadiem menyebut, banyak pihak terkejut dengan jumlah sekolah yang boleh PTM. Oleh karena itu dia meminta DPR membantu agar mensosialisasikan agar PTM segera dimulai di 63 persen sekolah tersebut.

"Mohon dukungan Komisi X untuk menyuarakan ini lagi dan lagi kepada Pemda, kepada tokoh masyarakat di dapil agar 63 persen sekolah segera laksanakan PTM terbatas," pungkas Nadiem.

3 dari 3 halaman