AHY: Masukan Kritis Dianggap Sebagai Bentuk Serangan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dia mengaku pihaknya tidak pernah menyalahkan negara, namun masyarakat tetap berharap penanganan yang progresif.

"Sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia kita tidak pernah menyalahkan negara, kita semua memahami bahwa pandemi bersifat borderless, lintas batas dan sangat sulit, tapi tentu setelah berjalan 1,5 tahun rakyat Indonesia memiliki harapan besar kepada para pemimpin dan pemerintah baik pusat dan daerah untuk bisa bekerja lebih efektif dan progresif," kata AHY dalam pidato kebangsaannya, Senin (23/8/2021).

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa segenting apa pun keadaan, pemerintahan perlu dikritisi.

"Segenting apa pun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mekanisme checks and balances harus tetap dijalankan, bagi kami sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental, alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses," kata AHY.

Namun, dia mengaku sikap kritis Demokrat selalu disalahartikan dan dianggap tidak Merah Putih dan mengganggu kepentingan publik.

"Sayangnya, niat baik seperti itu sering kali disalahartikan, pandangan dan masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan atau kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak Merah Putih," kata AHY.

Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko pada Rabu (31/3). Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum yang sah menyampaikan apresiasi terkait putusan tersebut.

2 dari 2 halaman

Demokrat Dukung Pemerintah

Padahal, AHY mengklaim Demokrat mendukung penuh kebijakan pemerintah. Mulai dari 3T, vaksinasi hingga pembatasan hingga refocusing anggaran negara.

"Kita juga mendukung upaya pemerintah bersama parlemen, untuk melalukan realokasi dan refocusing APBN untuk tiga prioritas utama dalam mengatasi krisis dewasa ini, pertama melindungi kesehatan masyarakat melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas medis termasuk tenaga kesehatan. Kedua membantu masyarakat miskin dan kurang mampu melalui sejumlah skema,” katanya.

AHY juga mengingatkan bahwa penanganan pandemi bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan semua unsur elemen masyarakat. Meningat tidak ada kalan pintas menangani pandemi.

"Kita memahami bahwa tidak ada negara satu pun di dunia yang memiliki resep ajaib untuk sukses mengatasi pandemi. Kita juga memahami bahwa ujian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Semua warga negara dan elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban," kata dia.