Kemendikbudristek: Asesmen Nasional di Tengah Pandemi Digelar Secara Fleksibel

Pelaksanaan UNBK SMK di Jakarta — Sejumlah murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 1, Jakarta, Senin (2/4). Adapun Ujian Nasional (UN) susulan untuk SMK akan diselenggarakan 17 hingga 18 April. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadwalkan akan menggelar Asesmen Nasional (AN) pada September-Oktober 2021. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menerangkan pelaksanaan AN tahun ini berlangsung secara adaptif dan fleksibel sesuai dengan situasi pendemi di berbagai daerah.

Dalam menyelenggarakan Asesmen Nasional, Kemendikbudristek mengikuti kebijakan makro pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"AN hanya akan dilakukan jika di daerah itu sudah boleh Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Kalau daerah sudah boleh PTM Terbatas, secara logis seharusnya melakukan AN juga," kata Anindito dalam keterangan tulis, Selasa (24/8/2021).

Adapun protokol kesehatan yang berlaku pada pelaksanaan AN sejalan dengan PTM terbatas, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Kemendikbudristek meminta satuan pendidikan untuk menyampaikan informasi dan tujuan pelaksanaan AN ini kepada orang tua secara komprehensif bagi yang anaknya terpilih menjadi peserta. Sedangkan bagi wilayah yang belum bisa melaksanakan AN tahun ini akan diagendakan pada Februari, Maret, dan April tahun 2022.

Anindito mengatakan, peserta didik akan dipilih secara acak dari pusat agar mewakili populasi siswa di sekolah tersebut dan mereka yang terpilih diharapkan mengikuti AN sesuai jadwal yang akan disampaikan secara detail lebih lanjut.

Jika peserta didik terpilih menjadi peserta AN namun sakit/bergejala seperti Covid-19, memiliki penyakit komorbid, atau tidak bisa melakukan perjalanan ke sekolah dengan aman, maka mereka bisa digantikan oleh peserta didik lain yang menjadi cadangan.

Pemerintah daerah bertugas berkoordinasi dengan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih dan hari-H. Pemda juga melakukan pelatihan untuk setiap satuan pendidikan di masing-masing provinsi dan kota/kabupaten.

"Satuan pendidikan perlu berkoordinasi dengan pemda dan mengalokasikan dana BOS-nya untuk keperluan pelaksanaan AN, khususnya di wilayah yang sudah memungkinkan untuk menyelenggarakannya secara berjenjang," urainya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara soal rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang akan dibuka kembali pada Juli 2021 mendatang.

2 dari 2 halaman

Asesmen Nasional Sempat Diputuskan Ditunda

Raker Komisi X dengan Mendikbudristek — Mendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Rapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) 2021 yang sedianya dihelat pada pertengahan tahun ini.

Mantan Bos Gojek Indonesia itu mengungkap, alasan penundaan tersebut lantaran tren jumlah kasus positif Covid-19 tak menunjukkan penurunan. Kendati ditunda, bukan berarti pelaksanaan AN tak dilaksanakan pada tahun ini. Nadiem menyebut pihaknya menggeser pelaksanaan AN ke bulan September-Oktober 2021.

Terdapat pertimbangan tersendiri bagi Mantan Bos Gojek Indonesia itu untuk memilih menunda pelaksanaan AN ketimbang meniadakannya di tahun 2021 ini. Nadiem berujar jika 2021 AN ditiadakan layaknya Ujian Nasional (UN) pada 2020, maka pihaknya akan kesulitan untuk mengevaluasi kondisi sekolah-sekolah di Tanah Air.

"Kalau 2021 pun kalau misalnya tidak dilaksanakan, kita tidak akan punya daya point base lain. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang paling tertinggal," ujar Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Jika seperti ini, menurut Nadiem pihaknya bakal kelimpungan untuk membuat rencana penganggaran untuk bantuan bagi sekolah yang membutuhkan.

"Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah-sekolah yang paling tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran, strategi bantuan untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita," katanya.

"Inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap Asesmen Nasional di tahun 2021," imbuhnya.

Menurut Nadiem, hasil AN 2021 bakal digunakan sebagai patron untuk melihat kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun selanjutnya.

"Dan kita bisa melihat perbandingannya dengan nanti 2022, apakah ada peningkatan, apakah stagnan," ucap dia.