Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan soal surat instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kader agar tidak berbicara mengenai isu Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024.
PDIP beralasan, penunjukan pemimpin negara bukan hanya melibatkan keputusan partai, melainkan juga kehendak rakyat.
Baca Juga
"Karena untuk menjadi pemimpin di Republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021).
Advertisement
Dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 dan ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu Capres-Cawapres 2024.
Penunjukan Capres Wewenang Ketum
Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP juga menyadari bahwa prioritas saat ini adalah penanganan pandemi covid-19.
"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," urai Hasto.
Dalam konteks konsolidasi itu juga maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting. Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.
"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," tukas Hasto.
Advertisement