Tak Ikutan Interpelasi Formula E, Golkar: Cuma Nambah Kerjaan

DPRD DKI Gelar Paripurna Hak Angket Untuk Ahok — Sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Basri Baco mengatakan partainya tak ikut mengajukan hak interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Dia menyebut dengan interpelasi malah mengabaikan kewajiban dari anggota dewan.

"Ini lucu-lucuan aja sih. Kalau Golkar gini, kalau ada kewajiban dan hak, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban," kata Baco di Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, interpelasi itu merupakan hak anggota dewan sedangkan kewajiban masih banyak yang tertunda, seperti pembahasan perubahan APBD 2021 hingga revisi Perda Covid-19. Selain itu Baco menyebut, penggunaan hak interpelasi hanya menambah pekerjaan di DPRD DKI.

"Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi, karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," ucapnya.

Kendati begitu, Baco mengaku Fraksi Golkar juga menolak rencana penyelenggaraan Formula E. Sebab anggarannya dapat digunakan untuk penanggulangan saat pandemi.

"Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga enggak setuju. Mending batalkan Formula E, lalu kembalikan uangnya buat masyarakat," jelas dia.

Wabah virus Corona membuat beberapa event olahraga ditunda bahkan hingga dibatalkan. Seperti ditundanya Formula E di monas.

2 dari 2 halaman

Kumpulkan 33 Tanda Tangan

Sementara itu, salah satu inisiator hak interpelasi penyelenggaraan Formula E, Rasyidi menyatakan surat permohonan dan bukti tanda tangan dari para anggota kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Kamis (26/8/2021).

Surat permohonan tersebut diajukan oleh lima anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Rasyidi, Ima Mahdiah, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak.

"Berhasil mengumpulkan 33 tanda tangan yang terdiri dari 25 tanda tangan Fraksi PDI Perjuangan, 8 tanda tangan Fraksi PSI," kata Rasyidi dalam keterangan tertulis.

Lanjut Rasyidi, terdapat lima temuan untuk menjadi dasar dalam pengajuan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E. Salah satunya yakni mengenai anggaran yang dapat diprioritaskan untuk pengendalian Covid-19.