Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan komitmen pemerintah untuk selaku menjamin hak para penyandang disabilitas, khususnya di masa pandemi Covid-19.
Mulai dari, pendidikan, kesehatan, pekerjaan serta membangun infrastruktur yang mudah diakses.
Baca Juga
"Pemerintah akan selalu hadir dalam menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta membangun infrastruktur yang mudah diakses untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas, terutama selama masa pandemi Covid-19," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Jumat (27/8/2021).
Advertisement
Dia mengungkapkan hasil studi menunjukkan bahwa situasi pandemi yang berkepanjangan turut berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok rentan. Hingga Maret, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak melaporkan ada 110 kasus kekerasan terhadap anak difabel.
"Pada masa pandemi ini, diantara mereka kehilangan hak pengasuhan," katanya.
Menurut dia, kasus ini disebabkan orang tua atau wali meninggal karena Covid-19. Akibatnya, terjadi eksploitasi oleh anggota keluarga yang menganggap kondisi disabilitas anak dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi.
Sementara itu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) melakukan survei terhadap 55 responden perempuan disabilitas pada 2020. Para responden di rentang usia 15 -65 tahun itu menunjukkan 80 persen mengalami kekerasan berbasis gender.
Moeldoko mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan untuk menghadapi permasalahan ini. Salah satunya, Kebijakan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
"(Kebijakan ini) dibuat untuk memberikan pendampingan terhadap kelompok disabilitas di masa pandemi," tutur Moeldoko.
Prioritas Vaksinasi Covid-19
Disamping itu, Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah juga menargetkan kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok prioritas program vaksinasi Covid-19. Setidaknya, sudah 562.242 difabel yang divaksin per Agustus 2021 terdapat 562.242.
"Kami di Kantor Staf Presiden telah menjalankan program Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA sejak April tahun lalu," ujar dia.
Adapun program ini digagas KSP bersama Himpunan Psikologi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan beberapa pihak lainnnya. SEJIWA ini merupakan layanan psikologis untuk masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
Masyarakat cukup mengakses melalui telepon bebas pulsa 119, ekstensi 8. Setidaknya terdapat 629 relawan dari kalangan ahli psikologi yang memberikan bantuan konsultasi kesehatan mental gratis bagi semua kalangan.
"Presiden Joko Widodo secara khusus memiliki komitmen kuat dalam memperhatikan nasib para penyandang disabilitas," tutur Moeldoko.
Advertisement