Sukses

Zulhas Ungkap Awal Mula Diajak Jokowi Gabung Pertemuan Koalisi

Enam hari sebelum pertemuan, Zulkifli mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap awal mula diundang ke Istana untuk mengikuti pertemuan Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pemerintah.

Enam hari sebelum pertemuan, Zulkifli mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ketika itu, ia tidak tahu bila diundang ke pertemuan besar koalisi pemerintah.

"Memang waktu kemarin itu saya ditelepon oleh Mas Pram itu enam hari sebelum acara itu. Saya enggak tahu kalau ada pertemuan besar," ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat Rakernas PAN, Selasa (31/8/2021).

Malam sebelum pertemuan, Zulhas baru tahu ternyata diundang ke pertemuan besar partai koalisi. Ia diberitahu Sekjen PAN Eddy Soeparno.

"Tum, kita diundang ini ketua-ketua partai koalisi dan sekum hadir. Oh ya oke," kata Zul mengulang pesan Eddy.

PAN merasa terhormat diajak rapat koalisi pemerintah. Sebab, PAN diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya kepada Presiden Jokowi langsung.

 

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

2 dari 2 halaman

Perlu Amandemen Dievaluasi

Zulhas mengaku tak bicara banyak karena masih pertama kali. Ia mengatakan, masih banyak hal yang ingin disampaikan kepada Jokowi dan partai koalisi.

"Tapi karena baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya enggak banyak, walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Tapi ya karena baru pertama, ramai-ramai," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Kata Zulhas, Jokowi menyampaikan masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Yaitu Covid-19, ekonomi, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah. Serta, ada juga dibahas mengenai arah demokrasi hari ini.

Setelah pertemuan itu, Zulhas memandang perlu amandemen UUD 1945 dievaluasi kembali setelah 23 tahun.

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," ujarnya.

"Setelah itu, menyampaikan pikiran-pikiran, presiden juga menyampaikan hal-hal itu, kami juga menyampaikan masing-masing. Habis itu sodara-sodara makan bakso deh. Makan bakso, udah selesai, udah pulang," tutup Zulhas.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Â