PPP: Kemenkes Harus Minta Maaf Atas Kebocoran Data eHAC

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meminta maaf kepada publik atas kebocoran data aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC). Masyarakat sudah dirugikan dengan berkali-kali kasus kebocoran data. Tidak cukup pemerintah hanya mencari siapa yang bersalah dalam kasus ini.

"Kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap enteng. Masyarakat rugi berkali-kali karena kasus kebocoran data ini. Dalam kasus kebocoran data dari eHAC, Kementerian Kesehatan RI dan pihak terkait harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya kasus ini, bukan hanya mencari siapa yang bersalah," ujar Muhammad dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Kasus kebocoran data pribadi membuat masyarakat terkena dampak secara materi dan nonmateri. Muhammad mendesak supaya pemerintah maupun perusahaan BUMN memperkuat sistem keamanan data.

"Sistem keamanan data yang lemah bisa mengundang kejahatan siber seperti penipuan online dan lainnya," tegasnya.

Muhammad menyayangkan kasus kebocoran data kembali terjadi. Pemerintah dinilai teledor dan kurang bertanggung jawab. Kasus kebocoran data sebelumnya sampai hari ini penyelidikannya belum jelas.

"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja. Sebelumnya data 2 juta nasabah asuransi BRI Life bocor dan dijual secara online, lalu Mei 2021 data pribadi 279 penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan. Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas," tegasnya.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua