NasDem: Belum Melihat Apa yang Urgen untuk Amandemen UUD 45

Suasana Hangat Pertemuan Jokowi dan Pimpinan Parpol Pendukung — Presiden RI, Joko Widodo (tengah) saat melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik pendukung di Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (9/8). Pertemuan membahas koalisi jelang pendaftaran bakal Capres/Cawapres Pilpres 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengklaim tak ada pembicaraan soal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara parpol koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat pertemuan beberapa waktu lalu.

"Kemarin ketika saya bertanya ke Ketum pasca ketemu Pak Jokowi, itu sama sekali tidak disebutkan," kata dia, Rabu (1/9/2021).

Karenanya, dia tak memahami keinginan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyinggung amandemen UUD 45 usai bertemu dengan Jokowi.

"Tidak tahu apa yang jadi agenda PAN untuk tawarkan amandemen, tapi apapun tawarannya saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa. Tapi saya sampai saat ini belum masuk pembicaraan itu," kata Ali.

Dia pun mengungkapkan, saat ini belum ada urgensi melakukan amandemen, karena harus dilakukan dengan sangat teliti.

"Kita belum melihat apa yang urgen untuk amandemen. Karena NasDem sangat berhati-hati soal amandemen. Karena bicara amanden, potensi kegaduhannya sangat besar. Bicara bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi yang ada adalah mengubah masa jabatan presiden, jokowi ingin 3 periode dan lainnya," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pandemi

Ali menyebut kondisi pandemi saat ini akan lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 dan membantu rakyat terdampak.

"Ketika (amandemen) itu dilakukan, pasti potensi kegaduhannya sangat besar. Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tiadk kegaduhan, sehingga alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu. Dan pak Jokowi sangat menyetujui itu kelihatannya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikam perlu ada evaluasi setelah 23 tahun berjalannya amandemen UUD 1945. "Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana perlu dievaluasi," ucapnya.