Kata Ketua KPK soal Kemungkinan Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi Suap Pajak

FOTO: Ketua KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri saat mengumumkan hasil penilaian dalam rangka pengalihan status kepegawaian di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang tidak lulus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus mendalami kasus dugaan suap penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Termasuk mendalami aliran suap yang diberikan kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Veronika Lindawati kepada pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Suap dilakukan demi menurunkan nilai pajak Bank Panin. Komitmen fee yang dijanjikan wajib pajak Bank Panin sebesar Rp 1,5 miliar.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyatakan hingga kini pihaknya masih terus bekerja untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Veronika Lindawati yang juga menjabat Komisaris PT Panin Financial Tbk.

"Penyidik masih bekerja untuk melakukan penyidikan," ujar Firli dalam keterangannya dikutip Jumat (3/9/2021).

Firli menyebut pihaknya juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Bank Panin menjadi tersangka korporasi. Sebab, Veronika Lindawati diduga menerima perintah dari manajemen Bank Panin untuk menyuap dua pejabat pajak.

Terkait hal itu, Firli memastikan komitmen KPK yang akan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantasan dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi, termasuk dugaan korupsi pajak yang melibatkan beberapa pihak baik pemberi maupun penerima hadiah atau janji dalam pengurusan pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu," kata Firli.

Meski demikian, Firli meminta masyarakat bersabar dan terus mengawal penanganan kasus suap pajak. Jika nantinya ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menjerat pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini, Firli menyatakan KPK akan segera mengumumkannya.

"Nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai. Karena kita bekerja berdasarkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebutlah membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka," kata Firli.

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Saat memenuhi panggilan Komnas HAM, BKN sebagai pihak penyelenggara menegaskan bahwa hasil tes tersebut tak dapat diberikan. Kenapa?

2 dari 2 halaman

Tetapkan 6 Tersangka

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara penurunan nilai pajak ini ke penyidikan pada Februari 2021. Pengumuman tersangka sendiri dilakukan pada Selasa, 4 Mei 2021.

Keenam tersangka tersebut yaitu Angin Prayitno Aji (APA) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Dadan Ramdani (DR) selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM) selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, dan Veronika Lindawati (VL) kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan terakhir Agus Susetyo (AS) selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, kemudian sebesar SGD 500 ribu dari Bank Panin dari komitmen fee senilai Rp 25 miliar, dan SGD 3 juta dari PT Jhonlin Baratama.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
suap pajak
Korupsi Pajak