DPR Sebut Kini Publik Bisa Pantau Perkembangan Perkara di Kejagung

Ilustrasi Kejaksaan Agung RI (Kejagung) — Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, kini publik bisa melihat kasus apa yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jampidum.

Hal ini menyusul diluncurkannya aplikasi baru Case Management System (CMS) Publik dan Dashboard CMS.

Ahmad Dhani Ungkap Selalu Suntik Hormon Sebelum Manggung Bareng Dewa 19
Tak Mau Ada PHK di PT Sritex, Ketua Komisi VII DPR Tagih Janji Pemerintah
Wakil Ketua DPR Berharap Pemerintah Cari Solusi Bagi Warga Karawang yang Direlokasi Akibat Banjir Rob

"Publik bisa langsung memantau semua kasus yang tengah ditangani Jampidum. Ini menunjukkan kejaksaan kita yang terus berinovasi seiring dengan digitalisasi, sambil terus mengedepankan prinsip kejaksaan yang transparan," kata dia, Jumat (3/9/2021).

Menurut Politikus NasDem ini, transparansi publik dalam penanganan kasus di kejaksaan adalah kunci utama agar rasa keadilan bisa terus terjaga. Karenanya, transparansi memang harus menjadi fokus utama di kejaksaan.

"Transparansi ini penting agar rasa keadilan di masyarakat bisa terjaga. Karena kita semua jadi bisa mengawasi langsung proses yang tengah dijalani," kata dia.

Menurutnya, dengan mempermudah seperti ini, maka tentu akan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan. "Hal-hal seperti ini yang memang perlu dijaga dan dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah," kata Sahroni.

Jampidsus Kejaksaan Agung menyita mobil mewah dalam kasus dugaan orupsi Asabri. Mobil-mobil tersebut diduga hasil penyelewengan dari dana investasi Asabri.

2 dari 2 halaman

Kejaksaan Agung Luncurkan Aplikasi Baru

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana resmi meluncurkan aplikasi Case Management System (CMS) Publik dan Dashboard CMS saat membuka Rapat Kerja Teknis Pidana Umum 2021 di Kejaksaan Agung Rabu (1/9/2021).

Aplikasi ini merupakan aplikasi terintegrasi yang mendukung pemberian informasi kepada masyarakat secara real time perkembangan penanganan perkara di seluruh Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di Indonesia.

"Aplikasi pertama adalah Sistem Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS) versi Publik. Dikenal dengan sebutan, CMS Publik. Masyarakat cukup akses ke alamat: cms-publik.kejaksaan.go.id sudah bisa mengetahui seluruh perkembangan penanganan perkara pidum di seluruh Indonesia," jelasnya.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Kejagung