Kemendikbudristek Ringkas Proses Pembakuan Kaidah Bahasa

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengukuhkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0321/I/BS.00.00/2021. 

Penetapan kaidah bahasa melalui keputusan Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek itu merupakan prosedur yang lebih ringkas, sederhana, dan singkat, sehingga hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa dapat segera digunakan dan dimanfaatkan masyarakat.

Penetapan ini dilakukan untuk menyikapi perkembangan bahasa dan kebutuhan pengguna bahasa, karena pemutakhiran kaidah bahasa harus direspons dengan cepat. 

Kepala Badan Bahasa, E Aminudin Aziz, menyatakan keputusan ini merupakan upaya pelaksanaan mandat yang diberikan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Permendikbudristek yang berlaku mulai 28 Juli 2021 tersebut memuat tata cara dan tahapan pembakuan dan kodifikasi serta pemutakhiran dan penyebarluasan hasilnya. 

Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia tersebut berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis. Berkaitan dengan hal itu, PUEBI merupakan hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa yang berupa tata aksara. 

“Atas persetujuan menteri, kodifikasi bahasa dilakukan oleh Badan Bahasa. Pembakuan dan kodifikasi kebahasaan terdiri atas berbagai bidang. PUEBI ini merupakan salah satu dari hasil pembakuan dan kodifikasi yang menyangkut tata aksara,” ujar Aminudin dalam keterangan tulis dikutip Sabtu (4/9/2021).

Dalam Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021, disebutkan bahwa pembakuan dan kodifikasi dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk selanjutnya, semua hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang lain akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.