Cara Pemerintah Pantau Pelaksanaan PPKM di Desa

Perbedaan data dari laporan pembentukan posko dengan perkembangan kebijakan desa tersebut disebabkan beberapa hal:

1. Penetapan SK Kepala Desa sebenarnya sudah dilakukan pada 2020 dengan istilahSatgas Covid-19, Gugus Tugas Covid-19, atau Relawan Covid-19 dan pemberlakuannyahanya sampai Desember 2020. Sehingga beberapa Desa tidak memperpanjang SK KepalaDesa tersebut di 2021.

2. Ketentuan Perdes baru ditetapkan, sehingga membutuhkan proses pembahasan dengan BPDuntuk menerbitkan perdes tersebut. Walau pun sudah disediakan template, namun masihada beberapa Desa belum mendapatkan SE Mendagri sebagai tindak lanjut dari Inmendagriyang memberlakukan PPKM berbasis mikro.

3. Untuk beberapa daerah setelah dilakukan kegiatan rapat koordinasi dan monitoring kelapangan. Dalam hasilnya ditemukan bahwa Desa sudah membentuk posko Desa danmenetapkan regulasi, namun karena kendala jaringan komunikasi maka laporan tersebutbelum bisa disampaikan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga melaksanakan webinar secara rutin pasca penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai kebijakan PPKM dan Posko Penanganan Covid-19 di Desa.

Webinar tersebut merupakan upaya memberikan penjelasan dan menanggapi permasalahan yang dihadapi Daerah dan Desa, untuk dapat segera ditindaklanjuti percepatan penyelesaian masalahnya.

"Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi ke Daerah dan Desa secara langsung maupun virtual. Semua ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan Covid-19 di Desa," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pemerintah melalui Kemendagri juga melakukan percepatan dengan jejaring komunikasi, melaluikoordinator Ditjen Bina Pemerintahan Desa secara berjenjang.

Dalam perkembangan data 7 hari terakhir pada periode 28 Agustus–3 September 2021, dilaporkan 2.374 posko Desa telah dibentuk dengan total kebijakan yang telah diterbitkan oleh Desa berupa Perdes sebanyak 577, Perkades sebanyak 194, dan SK Kades sebanyak 1.134.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan menyiapkan aplikasi guna mempermudah pelaporan rekaptingkat prov/kab/kota dari PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko Desa.

Melalui aplikasi tersebut juga dapat dilakukan pemutakhiran data, penyimpanan data pendukung berupa dokumen rekapitulasi dari daerah, regulasi daerah dan desa, serta foto dokumentasi posko desa.

"Pelibatan kebijakan Desa dalam pelaksanaan PPKM di wilayah terkait serta pembentukan poskoDesa, adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pengendalian Covid-19 di daerah. Tentu saja, kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku di masyarakat sangat diperlukan. Termasuk ikhtiar tiap individu untuk disiplin protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi," jelas Menkominfo Johnny G Plate.