Booster Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Diberikan Tahun Depan, Peserta PBJS Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan pemerintah telah membuat skema booster vaksin Covid-19 untuk masyarakat umum.

Berdasarkan skema, booster vaksin Covid-19 untuk masyarakat umum baru dimulai tahun 2022.

"Tahun depan kita akan melakukan booster bagi yang sudah melakukan vaksin dosis satu, dua. Tapi kalau belum divaksin karena umur di bawah 11 tahun beralih ke 12 tahun tentu akan menerima vaksin dosis satu dan dua," ungkapnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/9/2021).

Menurut Maxi, booster vaksin Covid-19 akan diprioritaskan kepada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, diprioritaskan untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pengkategorian kelompok prioritas masyarakat yang menerima booster vaksin Covid-19 ini karena keterbatasan anggaran pemerintah. Pemerintah tidak mampu membeli tambahan vaksin Covid-19 untuk 70 persen atau 208.265.720 orang dari total 276.059.226 penduduk Indonesia.

"Pemerintah tidak mampu melakukan pembayaran itu semua sekaligus seperti sekarang ini. Jadi kita akan prioritaskan terutama yang masuk di BPJS itu penerima bantuan iuran, bararti masyarakat miskin tapi jumlahnya cukup banyak hampir 100 juta," jelas dia.

Meski sudah membuat skema booster vaksin Covid-19 untuk masyarakat umum, Maxi memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan Covid-19 dunia. Termasuk menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

"Saya kira kita akan terus menyesuaikan dengan perkembangannya karena memang WHO sebenarnya belum mengizinkan untuk melakukan booster. Bukan tidak boleh dengan cara medis, tapi secara kesetaraan. Kesetaraan itu masih banyak masyarakat di dunia ini yang belum divaksin. Rata-rata vaksin dunia itu baru di bawah 10 persen sudah mendapat vaksinasi," jelasnya.