Komisi VII DPR Sambut Positif Permen ESDM No 19/2021 Tentang Pengusahaan Gas Bumi

SKK Migas-KKKS Gelorakan Industri Hulu Migas Saat Pandemi Covid-19 — Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu Satuan Kerja Khuhsus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) (Dok. SKK Migas Sumbagsel / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasyirul Falah Amru merespon positif dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 19/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Di dalam revisi Permen ESDM itu, terdapat aturan baru yang melenyapkan skema lelang dalam pembangunan proyek pipa gas bumi oleh badan usaha atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Permen ESDM juga memangkas kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kita juga tentunya berharap dengan dikeluarkan permen ini pastinya didalam kondisi yang saat ini mengalami pandemi, itu pasti mempunyai tujuan, salah satunya adalah untuk lebih meningkatkan jaminan pasokan gas bumi pada konsumen penggguna pada wilayah yang belum direncanakan atau ditetapkan hak khususnya," kata Gus Falah, Selasa (7/9/2021).

Pria yang biasa disapa Gus Falah ini mengungkapkan, dengan aturan baru di Permen ESDM, konsumen akan diberikan pasokan gas dari badan usaha niaga lain.

"Hal itu akan berdampak pada peningkatann peluang usaha infrastruktur gas bumi, badan usaha atau investor," ujarnya.

Terkait dengan peranan atau wewenang dari BPH Migas yang dihilangkan yaitu di kewajiban adanya pertimbangan BPH Migas pada setiap badan usaha yang mengajukan izin uaaha hal itu lebih pada efektivitas atau penyederhanaan regulasi.

"Jadi Kementerian ESDM ini dalam hal pertimbangan oleh BPH Migas ini masih memungkinkan jika memerlukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kalau Kementerian ESDM perlu pertimbangan ya tentunya akan akan diajak ngomong lah itu BPH Migas," ungkapnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar forum grup diskusi dengan pejabat daerah dan pemegang kepentingan dalam upaya sinergitas pengelolaan program tanggung jawab sosial industri hulu migas.

2 dari 2 halaman

Dorong Pengembangan Infrastruktur

Lebih lanjut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini melihat bahwa tujuan hadirnya Permen ESDM tentunya juga untuk mendorong pengembangan infrastruktur gas bumi serta meningkatkan pemanfaatan untuk kebutuhan domestik .

Karena itu, Gus Falah meyakini Permen ESDM selain sudah disosialisasikan pada badan usaha juga tentubya sudah dilakukan harmonisasi dengan aturan yang ada sebelumnya, termasuk dengan kementerian terkait.

"Jadi yang jelas, permen ini cantolannya adalah sudah confirm yaitu di peraturan pemerintah atau PP. Jadi kita menganggap atau merespon positif dikeluarkannya Permen Nomor 19 Tahun 2021 oleh Kementerian ESDM," pungkasnya.