Ketua KPK: Jawa Barat Peringkat 1 Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Bupati Banjarnegara Ditahan KPK — Ketua KPK, Firli Bahuri saat rilis penetapan tersangka dan penahanan Bupati Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 Budhi Sarwono, Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/9/2021). Budhi Sarwono diduga meminta fee dari sejumlah perusahaan yang mendapat paket pengerjaan infrastuktur. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi peringkat pertama dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2020.

Firli menyampaikan hal tersebut di hadapan 120 legislator Jawa Barat. Firli menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Jawa Barat

"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," ujar Firli dalam siaran pers, Rabu (8/9/2021).

Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran legislator Jawa Barat agar tidak mendekati tindak pidana korupsi. Firli juga meminta kepada para anggota dewan yang hadir mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga," kata Firli.

Sebanyak 169 anggota DPR RI periode 2019-2024 belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporam 2019. Dari total 575 anggota DPR, hanya 70% atau sekitar 406 wajib lapor yang sudah melaporkan kekayaannya k...

2 dari 2 halaman

Modus Korupsi di Daerah

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Firli menyampaikan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Firli mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata dia.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jawa Barat
Ketua KPK
Kasus Korupsi
Picture First