KPK: LHKPN 52 Pejabat Eksekutif Tak Akurat

KPK Beri Keterangan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap 52 pejabat bidang eksekutif menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan tidak akurat.

Hal tersebut, menurut Pahala, diketahui berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya.

"Kami periksa sebagian inisiatif dari pencegahan sebagai pengembangan dan hasilnya diserahkan ke penindakan. Hasil pengecekan ditemukan 52 pejabat eksekutif (LHKPN-nya tidak akurat)," ujar Pahala saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).

Menurut dia, tim pencegahan dan penindakan di lembaga antirasuah terus berkolaborasi dalam penanganan dan pengembangan kasus.

Pahala menyebut, tim pencegahan dan monitoring kerap menyelisik aliran dana ke pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus.

Jika ditemukan adanya aliran yang mencurigakan, lanjut dia, maka tim pencegahan akan memberikan data-data tersebut ke tim penindakan untuk ditindaklanjuti.

"Jadi untuk hasilnya kami kasih umpan ke penindakan," terang Pahala.

Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3 persen pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang ...

2 dari 2 halaman

Nama Tak Dibeberkan

Namun Pahala enggan membeberkan nama-nama 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Diduga, 52 pejabat tersebut sengaja menyembunyikan harta lainnya agar tak diketahui KPK dan masyarakat.

"Ya artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa KPK, ya dia tenang-tenang saja, dilaporkan yang ada saja. Enggak begitu, saya lihat dalamnya, jangan nyolong dan ngumpetin," jelas Pahala.

Nama Tak Dibeberkan

Namun Pahala enggan membeberkan nama-nama 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Diduga, 52 pejabat tersebut sengaja menyembunyikan harta lainnya agar tak diketahui KPK dan masyarakat.

"Ya artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa KPK, ya dia tenang-tenang saja, dilaporkan yang ada saja. Enggak begitu, saya lihat dalamnya, jangan nyolong dan ngumpetin," jelas Pahala.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka