HEADLINE: 239 Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaan, Perlu Sanksi Tegas Agar Tak Berulang?

Liputan6.com, Jakarta - Tak bosan-bosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berteriak agar para Penyelenggara Negara (PN), termasuk anggota DPR, menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun nyatanya, aturan yang disuarakan lembaga antirasuah ini dianggap angin lalu.

Data KPK menyebutkan, hingga 6 September 2021, dari 569 anggota terhormat, baru 239 orang yang melaporkan harta kekayaannya. Laporan itu seyogyanya diterima KPK paling akhir 31 Maret 2021.

Ini bukan pertama kali dilakukan Anggota DPR. Pada tahun 2020, sebanyak 169 anggota parleman juga melakukan hal yang sama, enggan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Sikap yang berulang ini mendulang dugaan miring dari publik terhadap harta kekayaan yang mereka dapatkan.

"Bisa jadi untuk menyembunyikan hartanya, dugaannya begitu," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Dia menambahkan, DPR selalu mengatakan tidak ada aturan jelas terkait LHKPN. Padahal LKPN ini ada beleidnya sebelum menjabat selama menjabat dan setelah menjabat.

"Jadi aturan itu aja mereka akali dan tak patuh, jadi saya kira ini komitmennya mereka untuk mengakali aturannya sendiri. Karena bukan LHKPN-nya aja yang tidak dipatuhi tapi juga aturan lainnya padahal yang buat aturannya mereka sendiri," ujar dia.

Lucius menerangkan LHKPN ini bukan sekadar laporan dewan terhadap harta yang dimilikinya saja. Ada kesadaran yang ingin dibangun dalam aturan tersebut.

"Alasan yang paling kuat karena dengan LHKPN ini, anggota DPR selalu diingatkan tiap harta dimiliki dan didapatnya itu dapat mencegah dia dalam penyimpangan anggaran dan menguntungkan diri sendiri," kata Lucius.

Dengan tidak patuh melaporan harta kekayaan, menurut dia, sama artinya secara sadar DPR tak mau mendorong pemberantasan korupsi dengan mengawalinya dari diri mereka sendiri

"Ini menunjukkan korupsi masih ada di DPR dan melekat pada mereka. Dan itu ada pada tata kelola mereka khususnya saat pembahasan anggaran. Masih ada 1-2 Anggota DPR korup dan karena itu merasuki lembaga, maka wajar sebagian anggota tak lapor hartanya karena sangat mungkin harta mereka sumbernya ilegal," jelas Lucius.

Dia meyakini anggota dewan yang duduk di gedung parlemen tersebut merupakan sosok pilihan yang berpendidikan tinggi. Namun begitu, keilmuan yang ada pada mereka tidak mampu mewarnai nilai-nilai komitmen terhadap aturan yang dibuatnya.

"Saya awalnya mikir, masa sih DPR butuh sanksi? Ini kan sederhana cuma laporan. Mereka kan dewasa dan terhormat tapi komitmennya ternyata rendah dan tidak jujur dan akhirnya kita harus anggap mereka sekelas anak TK dan SD yang semua harus ditakutin dengan sanksi bila tak patuh aturan. Jadi sanksi ini perlu dibuat," ujar dia.

Lucius pun mendesak agar para pimpinan di DPR mencari format tepat agar LHKPN ini dipatuhi anggotanya. Dengan melaporkan harta kekayaan, secara tidak langsung memberikan citra positif bagi anggota dan parpolnya lantaran dianggap pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Jadi coba inisiatif dari pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bisa jadi solusi agar tak harus ubah UU karena ini kan bagi anggota mereka sendiri. Karena mereka adalah citra partai. Jadi fraksi punya kewajiban mencitpakan citra yang baik sebagai partai yang mendukung pemberantasan korupsi," jelas Lucius.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Wasanti juga menyoroti hal yang sama. Dia menilai penyerahan laporan kekayaan anggota DPR merupakan harga mati. Tak ada alasan apa pun bagi pejabat untuk tidak melakukannya.

"Mereka pejabat publik yang digaji dan dibayar menggunakan uang rakyat. Sudah sewajarnya mereka harus melaporkan harta kekayaan agar masyarakat bisa mengontrol. Kan kita bisa lihat itu kalau mereka melaporkan harta kekayaanya per tahun naiknya seberapa," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (9/9/2021).

Dari sini masyarakat bisa mengukur apakah mereka berpotensi korupsi atau tidak. Jika harta yang didapatkan dengan cara tidak menyimpang, para anggota DPR hendaknya tidak perlu takut untuk menyampaikan LHKPN.

"Kalau mereka tidak melakukan (korupsi) itu sebetulnya enggak ada soal untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Tidak ada itikad baik sih mas kalau ku pikir. Ada unsur kesengajaan dan kelalaian lah di situ," ujar dia.

Wasanti menilai, dalih yang dikemukakan pimpinan DPR lantaran adanya kebijakan WFH merupakan alasan yang mengada-ada. Karena semua proses penyampaian LHKPN dilakukan secara online.

"Ku pikir enggak ada alasan, karena KPK juga sekalipun WFH semua kan online. Dengan adanya pandemi ini pemerintah kan langsung penyesuaian. Mereka kan rata-rata rapat online. Jadi sebetulnya WFH tdak harus menggugurkan mereka untuk melaporkan harta kekayaan mereka," terang dia.

Karena itu, dia menekankan sebenarnya ketidakpatuhan anggota DPR dalam menyampaikan LHKPN lantaran tak memiliki niat untuk itu. Terlebih semua sistem sudah berjalan secara elestronik.

"Kalau niat mah bisa, orang KPK kan ada layanan online. Toh pegawai KPK itu enggak semua WFH, jadi saya pikir enggak ada alasan WFH," ujar dia.

Agar ini tidak terulang, Wasanti menilai perlu ada sanksi tegas terhadap pelanggar. Sanksi itu sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menerapkan aturan.

"Harusnya memang dikenakan sanksi. Sanksinya itu memang bukan sanksi tertulis, tapi entah sanksi yang sifatnya denda atau seperti apa ketika mereka tidak melapor. Ini juga bentuk keseriusan negara untuk melakukan pemberantasan korupsi, jadi tidak hanya sanksi tertulis," ujar dia.

"Atau bisa juga KPK mempublikasikan nama-nama yang tidak melaporkan. Itu bisa juga dijadikan kampanye bahwa ini tdak melaporkan, jadi buat pemilihan berikutnya kita bisa bilang ini enggak melaporkan terus kenapa dipilih," imbuh Wasanti.

Terkait LHKPN yang tidak akurat, dia menilai butuh kejujuran pejabat dalam mengisi daftar kekayaan hartanya. Sebab KPK hanya menginput laporan dari mereka.

"KPK hanya menginput laporan mereka. Nah berarti kan ini sebetulnya dibutuhkan kejujuran dari si pelapor ya. Kalau mereka enggak jujur ya gimana? Sedangkan KPK kan hanya menginput dari pejabat itu," ujar Wasanti.