DPR Pilih Nyoman Adhi Suryadnyana Jadi Anggota BPK

Menyikapi keputusan Komisi XI, Kordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke PTUN atas hasil penetapan Nyoman Adhi sebagai anggota BPK terpilih.

"Terhadap hasil ini, apapun sudah berproses dan saya tetap akan mengajukan gugatan ke PTUN. Jenjang kemarin yang ke DPD saya gugat PTUN, dan jenjang ini (DPR) akan digugat ke PTUN, nanti pun kalau dipaksakan sampai ke Presiden juga akan saya gugat ke PTUN," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Kamis (9/9).

Padahal, kata Boyamin, sejak awal Nyoman Adhi maupun Harry Z Soeratin tidak memenuhi syarat formal atau adminstrasi untuk mendaftar sebagai calon anggota BPK RI periode 2021-2026. Sehingga dia menduga ada pemaksaan untuk tetap memajukan Nyoman hingga dirinya terpilih seperti saat ini.

"Karena sudah tidak memenuhi syarat, sehingga nanti justru jadi anggota BPK bisa digugat oleh orang-orang yang diduga korupsi yang kemudian dianggap merugikan negara, tetapi auditnya di bawah Nyoman Adhi, malah bisa dinyatakan tidak sah, karena pimpinan BPK-nya dianggap tidak memenuhi syarat. Ini konsekuensi hukumnya sampai sejauh itu," papar dia.

"Dan nanti akan sangat berbahaya kalau nanti sampai dinyatakan hasil kerja BPK dinyatakan tidak sah karena pimpinannya tidak memenuhi syarat," lanjutnya.

Ia mengingatkan, sebagai lembaga negara, BPK adalah lembaga independen yang dikonstruksikan sebagai pengawas keuangan. Bagaimana mungkin calon anggota yang tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi salah satu pimpinan diloloskan.

"Nah sehingga saya akan menggugat ke PTUN untuk membatalkan proses pengangkatan ini, karena masih banyak orang lain yang masih memenuhi syarat. Saya tetap berkeyanikan dan bersemangat untuk melakukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan hasil DPR ini," tegas Boyamin.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com