Kemendikbudristek Sebut 90 Persen Sekolah Diizinkan Menggelar PTM Terbatas

Antusiasme Murid Kelas 1 SD Ikuti Pembelajaran Tatap Muka — Suasana murid kelas 1 mengikuti PTM Terbatas di SDN Malaka Jaya 07 Pagi, Klender, Jakarta, Senin (30/8/2021). Di SDN Malaka Jaya 07 Pagi kegiatan PTM dibagi atas dua sesi yang masing-masing kelas rata-rata terdiri dari 10 murid dengan durasi belajar 2-3 jam. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan sudah sekitar 90 persen sekolah di Tanah Air yang telah diizinkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Adapun sekolah ini tersebar di 471 kabupaten kota.

"Ada 471 kabupaten kota dari 514, kira-kira 92 persen. Kemudian 49.217 dari 540 ribu sekolah itu kira 91 persen. Itu yang sudah diperbolehkan untuk buka PTM," kata dia dalam sebuah video di kanal Kemendikbud RI, Jumat (10/9/2021).

Namun kendati telah diizinkan, kata Jumeri, tak seluruh sekolah membuka PTM terbatas.

Sebagai gambarannya, di Aceh menjadi provinsi tertinggi yang jumlah satuan pendidikannya melaksanakan PTM terbatas, yakni sebanyak 81 persen.

"Yang terendah itu Provinsi DKI Jakarta 6 persen," kata dia.

Status PPKM turun menjadi Level 3, 610 sekolah di DKI Jakarta akan memulai pembelajaran tatap muka pada 30 Agustus 2021 mendatang. Kapasitas siswa yang mengikuti PTM dibatasi maksimal 50 persen, prokes ketat, dan seluruh pihak harus sudah divaksin.

2 dari 2 halaman

27,17 persen Sekolah Baru Melaksanakan

Sementara itu, Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih mengatakan, hingga 4 September 2021 sudah 27,17 persen sekolah di seluruh Indonesia menggelar PTM Terbatas. Sementara sisanya masih belum melakukan hal tersebut.

"Dari data kami sampai dengan tanggal 4 September itu 27,17 persen sekolah sudah menyelenggarakan PTM Terbatas. Sedangkan sisanya masih BDR( belajar dari rumah)," kata Sri di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Kendati begitu, dia mengungkapkan pihaknya meminta sekolah yang menggelar PTM Terbatas agar tetap memfasilitasi murid yang tetap ingin belajar dari rumah. Pasalnya dalam SKB 4 Menteri, PTM Terbatas bagi siswa di sekolah merupakan hak prerogatif orang tua atau wali murid.

"Sekolah juga kami dorong untuk tetap optimal memberikan fasilitas belajar mengajar yang orang tuanya masih meminta putra-putrinya belajar di rumah," kata Sri.

Dia mengingatkan agar diizinkannya PTM Terbatas tak menjadi euforia di tengah masyarakat. Masyarakat diingatkan agar anak-anaknya tetap mematuhi prokes dalam gelaran PTM Terbatas di sekolah.

"Jangan sampai semangat PTM ini jangan jadi euforia di masyarakat. Saking bahagianya yaitu prokes tidak disiplin, ini yang harus kita sosialisasikan terus melalui ruang digital. Semua serentak bergerak dan orang tua memahami menyiapkan psikologi anak dalam PTM di masa pandemi," kata Sri.