Moeldoko Akan Laporkan ICW ke Bareskrim Polri Jumat 10 September 2021 Siang

Menurut Otto, Egi Primayogha tidak membalas somasi Moeldoko, tetapi yang membalas somasi adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

"Di surat dia disebut sebagai Koordinator ICW saja, bukan kuasa hukum saudara Egi, padahal yang tegas yang memberikan menyampaikan siaran pers dan diskusi publik adalah Egi sendiri dan temannya, jadi perbuatan pidana itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain," ujar Otto.

Dalam surat balasan ICW tersebut, Otto menilai ICW tidak dapat membuktikan analisis mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras.

"Balasan mereka benar-benar melakukan fitnah dan pencemaran nama baik karena mereka mengatakan melakukan penelitian sebelum mengungkap ke media," katanya.

Dalam balasan surat, lanjut dia, ternyata bila dilihat metodologinya tidak ada interview, hanya mengumpulkan data sekunder. Dengan demikian, ini bukan penelitian karena ICW hanya membuat analisis dengan menggabung-gabungkan cerita yang ada di media.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tak mempersoalkan keputusan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang akan melaporkan pihaknya ke Kepolisian.

Menurut tim kuasa hukum ICW, pelaporan ke aparat penegak hukum merupakan hak setiap warga negara.

"Bagi ICW, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal atau individu. Jadi, silakan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum," ujar tim kuasa hukum ICW Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Meski demikian, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyebut hasil penelitian ICW terkait Invermectin semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Isnur, mestinya Moeldoko yang berada di lingkar dalam Istana bijak dalam menanggapi kritik yang dilayangkan oleh masyarakat.

"Tentu Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW," kata dia.

Isnur mengatakan, ICW sudah menjelaskan berulang kali, pihaknya tidak menuding pihak tertentu, terutama Moeldoko terkait peredaran Ivermectin. Menurutnya, dalam penelitian berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis' ICW selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan.

Isnur menyebut, hal itu sudah dijelaskan kepada pihak Moeldoko melalui tiga kali surat balasan atas surat somasi yang dilayangkan pada ICW.

"Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal atau individu," kata dia.