6 Tanggapan Terkait Rencana Renovasi Ruang Kerja Nadiem Senilai Rp 5 Miliar

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardianysah menilai renovasi ruang kerja Nadiem kontra produktif.

"Kebijkan yang kontra produktif, artinya anggaran sebesar itu lebih baik untuk mereka anak-anak yang terpaksa ditinggal orang tuanya meninggal karena terseran Covid dan mereka masih dalam sekolah, maksudnya memberikan beasiswa kepada mereka-mereka semua," ujar Trubus, Kamis, 9 September dikutip dari merdeka.com.

Trubus juga menyarankan, hal ini jika masih bisa tertunda maka lebih baik ditunda.

"Kalau masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Tapi kalau sudah jalan mau ga mau harus diselesaikan. Cuman ya harus ada bentuk pertanggungjawaban kan. dia sebagai seorang menteri harus bertanggung jawab bagaimana? Baik menjelaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak-pihak lain, masyarakat," ujarnya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra mengatakan, seharusnya menteri menunjukkan perilaku berkebudayaan.

"Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku berkebudayaan, yaitu ‘sense of crisis’ dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen," ungkapnya melalui akun Twitter pribadi @Prof_Azyumardi, Kamis, 9 September 2021. 

"Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 5 Miliar-an untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri. Pasti renovasi itu tidak mendesak," ujarnya.

Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution menanggapi rencana tersebut dalam akun Twitter pribadinya.

"Aduh, Mas Menteri @nadiemmakarim kenapa harus merenovasi ruang kerja di tengah pandemi? Rasanya ini bukan sesuatu yang mendesak. Anggaran Rp 5 Miliar mestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, misalnya membantu anak-anak Indonesia supaya tidak putus sekolah di tengah pandemi?" tulis Dara dalam akun twitternya @DaraNasution, Jumat (10/9/2021).

Dia juga berharap rencana tersebut bisa dibatalkan dan mengalokasikan dananya untuk anak Indonesia agar tetap bisa bersekolah.

"Semoga Mas Menteri @nadiemmakarim membatalkan rencana renovasi ruang kerja sebesar Rp 5 Miliar itu dan mengalokasikan dananya untuk menjaga anak-anak Indonesia tetap berada di sekolah," lanjutnya. 

Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menegaskan bahwa renovasi tersebut tidak tepat mengingat anggaran negara terbatas di tengah pentingnya program kerakyatan.

"Di tengah terbatasnya anggaran yang ada bahkan adanya pemotongan yang besar terhadap program-program kerakyatan yang penting," katanya, Jumat (10/9/2021).. 

Dia menyebut, mestinya renovasi tersebut ditunda mengingat ruang kerja Nadiem masih layak.

"Harusnya renovasi ruang termasuk yang ditunda, toh ruang yang ada juga masih layak," ucapnya.

Daniel meminta Nadiem lebih mengasah sense of crisis. Sebab, renovasi ruangan tersebut tak dibutuhkan masyarakat saat pandemi.

"Iya harus lebih mengasah sense of crisisnya, masyarakat berharap muncul terobosan-terobosan cerdas yang mampu melampaui hambatan pandemi, sayang itu tidak muncul," pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni menanggapi bahwa Menteri Nadiem tidak peka terhadap rakyat.

"Kasihan rakyat di masa pandemi menterinya tidak peka," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (10/9/2021).

Ali mengatakan APBN pendidikan sudah turun Rp 9 triliun lebih dibanding 2021. Yaitu dari 81,5 triliun turun menjadi 72,9 triliun.

"Akibat krisis karena pandemi dan minimnya masukan keuangan negara," ungkap Ali.

Ali mengatakan seharusnya Nadiem melihat skala prioritas karena turunnya anggaran pendidikan itu. Serta harus sering turun ke lapangan untuk memantau pembelajaran di berbagai daerah.

"Bukannya malah memperbagus ruang kerja, masih banyak sarana dan prasarana pendidikan jauh dari kata layak, sekolah rusak, atap ruang kelas bocor lantai masih tanah," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan renovasi harus sesuai aturan dan prioritas utama pendidikan ke masyarakat harus dilaksanakan.

“Selama sesuai aturan, dan prioritas utama pendidikan ke masyarakat tetap dilaksanakan," ungkap Dede dalam pesan singkat, Jumat (10/9/2021) di kutip merdeka.com.

Dede mengatakan urusan renovasi tersebut tidak dibicarakan di Komisi X. Dia mengatakan ada alokasi kebutuhan kerja Kementerian dari Kesekjenan Kemendikbud Ristek.

"Komisi X tidak sampai kepada satuan 3 kegiatan yang dilakukan pemerintah. Itu urusan internal pemerintah tentunya," ujarnya.     

Lesty Subamin