KPI Bantah Intervensi Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawainya

Logo KPI Pusat (Sumber Foto: Twitter KPI Pusat, @KPI_Pusat).

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan tak mengintervensi kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa pegawainya berinisial MS.

Kasus perundungan dan kekerasan seksual itu diduga dilakukan sesama pegawai KPI di lingkungan kerja. KPI tegas mendukung kasus tersebut diselesaikan lewat jalur hukum.

Indikator Kinerja Adalah Kunci Sukses Organisasi, Simak Panduan Lengkapnya

"KPI menegaskan, tidak ada tekanan, intervensi, atau upaya apapun oleh KPI dalam penyelesaian kasus ini, selain diselesaikan melalui jalur hukum," tulis akun Instagram resmi KPI, Senin (13/9/2021).

KPI meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

KPI juga meminta semua pihak tidak beropini serta mengambil kesimpulan atas hasil penyelidikan yang sedang berlangsung demi menjaga suasana psikologis korban.

Kasus pelecehan seksual terhadap pegawai KPI kini masih dalam penyelidikan polisi. Korban MS diminta mencabut laporan oleh kelima terduga pelaku dan KPI Pusat. Jika tidak dilakukan, korban diancam dilaporkan balik.

2 dari 2 halaman

Korban Didorong Cabut Laporan dan Minta Maaf

Pelecehan Seksual, MS, KPI Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, Pelecehan Seksual di KPI Pusat — MS, terduga korban pelecehan seksual ditemani pihak KPI Pusat membuat laporan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu tengah malam, 1 September 2021 hingga Kamis dini hari, 2 September 2021 (Foto: Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat).

Sebelumnya kabar tentang kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa pegawai KPI, berinisial MS beredar di platform berbagi pesan dan media sosial. Kasus perundungan dan kekerasan seksual yang dilakukan sesama pegawai KPK itu pun berujung ke ranah hukum.

Namun salah satu kuasa hukum MS, Rony E Hutahaean mengungkapkan adanya intervensi dalam penanganan kasus tersebut. Dia menyebut, MS sempat diberikan empat poin rencana damai yang tentu merugikan kliennya selaku korban.

Dalam salah satu poin, MS diminta mencabut laporan polisi. MS juga didorong meminta maaf dan menyampaikan ke publik bahwa perundungan dan pelecehan seksual di KPI tidak ada.