Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan pemerintah tak akan mentolerir ancaman apapun selama pelaksanaan Presidensi G20 2022.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat ikut mensukseskan rangkaian Presidensi G20 2022.
Baca Juga
"Sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman," jelas Mahfud dalam konferensi pers sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (15/9/2021).
Advertisement
Dia mengatakan penyelenggaraan Presidensi G20 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara di mata dunia. Terlebih, kata Mahfud, Indonesia dikenal sebagai negara yang selalu sukses, meriah, ramah, serta mengesankan setiap menggelar event internasional.
Oleh sebab itu, Mahfud menyampaikan reputasi Indonesia yang baik di mata negara lain ini harus terus dijaga agar tak rusak. Bukan hanya dari sisi penampilan, namun juga substansi dari penyelengaraan G20 2022.
"Artinya, harus menjaga reputasi yang sudah kita bangun sejak lama sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event-event internasional. Bukan hanya penampilan fisiknya, tetapi juga substansinya," ujar dia.
Jokowi Akan Terima Tongkat Estafet di Roma
Sebelumnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah acara Presidensi G20 pada tahun 2022. Nantinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerima tongkat estafet di Roma, Italia.
"Bapak Presiden Bapak Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet Presidensi G20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa 14 September 2021.
Beberapa rangkaian perhelatan KTT G20 yang telah dipersiapkan Indonesia antara lain 150 pertemuan dengan beberapa perhelatan sepanjang tahun dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Pertemuan tersebut berbentuk kelompok kerja (working group) yang akan dihadiri oleh deputi, menteri hingga kepala negara dan pemerintahan.
"Jumlah delegasi pertemuan sekitar 500-5800 orang per-event sepanjang tahun dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19 dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada," kata Airlangga.
Advertisement