Dipecat KPK, Novel Baswedan Cs Dirikan Kantor Darurat di Gedung ACLC-KPK

Aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK — Pegiat Antikorupsi yang menamakan diri Rakyat Indonesia Peruwat KPK, melakukan aksi teatrikal "Ruwatan" di Lobby Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari tubuh KPK. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendirikan kantor darurat di depan Gedung ACLC-KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Pendirian kantor darurat ini merespons pemecatan terhadap Novel Baswedan cs pada 30 September 2021.

Firli Bahuri Bakal Diperiksa pada Kamis 28 November 2024, Polda Metro: Ini Panggilan Kedua
Eks Penyidik Soal Ketua KPK Baru: Setyo Budiyanto Tak Punya Rekam Jejak yang Buruk
Ketua Komisi III: Kalau Masih Belum Puas dengan Capim KPK Gimana, What Can I Say?

"Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini," ujar tim kuasa hukum 57 Pegawai KPK yang dipecat, Saor Siagian di lokasi.

Saor mengatakan, kantor darurat didirikan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kekecawaannya dengan pemberantasan korupsi.

Saor juga meminta Presiden Jokowi segera turun tangan terkait polemik ini. "Presiden harus menepati janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia," kata Saor.

Saor berpandangan, para pegawai yang akan dipecat merupakan pegawai yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi.

Wadah Pegawai KPK sampaikan sikap terkait keterangan Pimpinan KPK dan BKN pada hari ini (25/5) terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 51 pegawai diantaranya resmi diberhentikan.

2 dari 2 halaman

Singgung Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

FOTO: Ketua KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri (kedua kanan) saat mengumumkan hasil penilaian dalam rangka pengalihan status kepegawaian di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang tidak lulus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menurutnya, justru pimpinan KPK saat ini merupakan pihak-pihak yang bermasalah. Hal itu terbukti dari pelanggaran etik yang diterima Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.

"Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi," kata Saor.

Kantor darurat ini akan berdiri setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB. Seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat ini.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka