HEADLINE: PNS Tidak Netral dalam Pemilu hingga Bolos Terancam Pemecatan, Penerapannya?

Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyati menilai masalah netralitas ASN menjadi salah satu pelanggaran yang sering muncul di pemilu atau pilkada. Sebenarnya, kata dia, aturan tentang netralitas PNS di Pemilu itu sudah ada.

"Cuma memang salah satu tantangannya adalah di penerapan sanksinya," kata Khairunnisa kepada Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Khairunnisa menambahkan, yang tidak kalah penting dari aturan ini adalah mekanisme pengawasan sebelum adanya tindakan pelanggaran netralitas PNS tersebut. Misalnya bagaimana pengawasan yang dilakukan Kemenpan-RB agar ASN tetap netral saat Pemilu atau Pilkada.

"Misal pengawasan seperti apa? Apakah ada mekanisme wistle blower. Nah kalau mekanisme pengawasan sudah jalan, kan tidak perlu yang namanya pengaduan dan sebagainya," jelas dia.

Menurut Khairunnisa, sanksi pemecatan tak hanya diterapkan kepada PNS yang tidak bersikap netral. Tapi juga harus menyasar para petahana yang terbukti memanfaatkan kekuasaannya dalam memobilisasi PNS.

"Betul (perlu ada sanksi), sebetulnya ada sanksinya. Bisa didiskualifikasi. Ada (pernah terjadi) di beberapa pilkada. Pada 2020 lalu sempat ada diskualifikasi incumbent yang misalnya dia tidak kampanye, tetapi dia bilang saya bikin jalan nanti pilih saya, kan saya sudah bikin jalan, ada yang diskualifikasi kemarin," ujar dia.

Sedangkan Asdep Integritas dan Evaluasi Sistem Merit SDM Aparatur Kemenpan RB, Damayani mengungkapkan, ketentuan ASN/PNS harus netral merupakan kebijakan yang sudah ada sejak UU Kepegawaian yang lama. Kemudian dipertegas kembali dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selain itu, lanjut dia, UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya netralitas sebagai suatu asas dan prinsip dari manajemen ASN, untuk mendukung tugas fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"Jadi aturan/kebijakan yang muncul setelahnya merupakan penguatan dan penegasan atas ketentuan yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan pada PP 94/21 terkait hal ini ada di pasal 5 khususnya huruf n," ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu (15/9/2021).

Dalam menerapkan aturan baru ini, kata dia, perlu didukung dengan proses internalisasi, sosialisasi, diseminasi untuk memberikan pemahaman. Lalu selanjutnya dalam tahapan penerapan atau implementasinya perlu sinergi antarberbagai stakeholder baik antarunit kerja maupun antarinstansi untuk menegakkan aturan atau kebijakan tersebut.

"Kemudian perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat diambil langkah strategis selanjutnya," kata dia.

Damayani menilai netralitas PNS menggunakan hak suaranya di bilik suara merupakan hak yang bersangkutan sebagai warga negara yang memiliki hak memlih. Potret ketidaknetralan PNS dalam kontestasi politik dikategorikan apabila PNS yang bersangkutan baik secara sendiri maupun dengan kewenangan, kebijakan, pengaruh untuk mempengaruhi terhadap preferensi masyarakat dalam memilih salah satu kandidat.

"Namun, prinsip netralitas PNS perlu ditonjolkan tidak hanya pada saat ada kontestasi politik, tapi juga netralitas perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Setidaknya netralitas PNS dapat dilihat pada 3 dimensi lainnya, yakni pada penyelenggaraan pelayanan publik, perumusan/pembuatan keputusan dan kebijakan, serta dalam aspek manajemen ASN," terang dia.

Sementara itu, Badan Kepagawaian Negara (BKN) mengungkapkan data pelanggaran netralitas ASN pada pilkada Serentak tahun 2020. Dalam data yang diterima Liputan6.com, disebutkan ada 1.005 ASN yang dilaporkan melanggar netralitasnya. Kemudian sebanyak 963 ASN yang melanggar dan mendapat rekomendasi KASN, serta 836 ASN yang sudah ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi.

Sedangkan 127 ASN, belum ditindaklanjuti PPK dan data kepegawaiannya telah diblokir.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan itu salah satunya menekankan bahwa PNS harus netral dalam Pemilu dan tak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden maupun calon kepala daerah manapun.

"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," demikian bunyi Pasal 5 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Selasa (14/9/2021).

Adapun PNS yang terbukti melanggar tak bersikap netral dalam Pemilu dapat dikenakan hukuman disiplin berat yang terdiri dari, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Selain itu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan hingga pemberhentian dengan hormat.

"Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," bunyi Pasal 14.

Hukuman disiplin berat diberikan kepada PNS yang terbukti menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kemudian, membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Lalu, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Mulai dari, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

"Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk," jelas PP 94 tahun 2021.

Sementara itu, PNS yang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan hingga 12 bulan.

"Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku," bunyi Pasal 40.

Selain itu, jika PNS dalam 1 tahun terhitung tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 hari, maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

"Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun," bunyi Pasal 9 PP 94/2021, dikutip Rabu (15/9/2021).

Hukuman disiplin dikenakan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 11-13 hari dalam satu tahun. Sanksi berupa pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Bagi PNS yang kedapatan bolos kerja tanpa alasan sah hingga total 14-16 hari, maka akan diberikan pemotongan uang tunjangan kinerja 25 persen selama 9 bulan.

"Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun," demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3.

Sanksi lebih berat dijatuhkan pada PNS yang nekat bolos kerja tanpa alasan sah selama 21-24 hari, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

"Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun," tulis Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2.

Selanjutnya, pegawai yang bolos kerja tanpa alasan sah hingga 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan akan terkena pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman serupa berlaku bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut. Pemerintah pun akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.