Pemerintah Dorong Pemda Mempercepat Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik

2.000 Guru di Depok Terima Vaksinasi Covid-19 — Seorang guru menerima vaksin COVID-19 di dalam ruang kelas SDIT Al Muhajirin, Depok, Selasa (18/5/2021). Sebanyak 2.000 guru di wilayah Depok divaksinasi dalam rangka persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintah mengimbau pemerintah daerah untuk menuntaskan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) serta mendorong pelaksanaan PTM Terbatas.

"Vaksinasi PTK bukan penentu boleh tidaknya sekolah melakukan PTM terbatas. Penentu utamanya adalah level PPKM yang diterapkan di wilayah sekolah tersebut. Orang tua tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anaknya," kata dia Kamis 16 September 2021.

Seperti dilansir dari Antara, sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3 dibolehkan untuk melakukan PTM terbatas.

Adapun, sekolah yang sudah melakukan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidiknya wajib menawarkan PTM terbatas sebagai alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Politikus NasDem ini menjelaskan, sampai saat ini, baru 40 persen satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Padahal, ada 95 persen satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan bahwa dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan di SMP 17 Agustus Surabaya pada Senin pagi (7/12). Meski ditemukan 36 siswa SMP positif Covid-19, Dinas Pendidikan Kota Surabaya tetap melakukan simulasi PTM di 14 SMP negeri dan swasta lainnya.

2 dari 2 halaman

Beri Dukungan

Johnny mengatakan, pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah bisa segera menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri. PTM terbatas sangat penting karena PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak dampak negatif untuk anak-anak Indonesia.

"PJJ yang berkepanjangan bisa berimbas pada putus putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak. Dalam jangka panjang, risiko bagi anak-anak Indonesia bisa lebih besar dibandingkan risiko kesehatan," kata dia.