Menkominfo Minta Pemda Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik untuk Mendukung Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong pemerintah daerah mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Pemerintah mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan penuntasan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan serta mendukung pelaksanaan PTM terbatas," tegas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kamis (16/9/2021).

Menkominfo Johnny menjelaskan bahwa sekolah yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3 dibolehkan untuk melakukan PTM terbatas.

Adapun, sekolah yang sudah melakukan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidiknya wajib menawarkan PTM terbatas sebagai alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Vaksinasi PTK bukan penentu boleh tidaknya sekolah melakukan PTM terbatas. Penentu utamanya adalah level PPKM yang diterapkan di wilayah sekolah tersebut. Orang tua tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anaknya," ujarnya.

Ratusan siswa SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain untuk mengejar kekebalan komunal, vaksinasi juga dilakukan demi segera bisa menggelar belajar tatap muka.

2 dari 2 halaman

Kejar Target PTM Terbatas

Antusiasme Murid Kelas 1 SD Ikuti Pembelajaran Tatap Muka — Suasana murid kelas 1 mengikuti PTM Terbatas di SDN Malaka Jaya 07 Pagi, Klender, Jakarta, Senin (30/8/2021). Di SDN Malaka Jaya 07 Pagi kegiatan PTM dibagi atas dua sesi yang masing-masing kelas rata-rata terdiri dari 10 murid dengan durasi belajar 2-3 jam. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menkominfo menambahkan, sampai saat ini, baru 40 persen satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Padahal, ada 95 persen satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan bahwa dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

Johnny mengatakan, pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah bisa segera menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri.

Menurutnya, PTM terbatas sangat penting karena PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak dampak negatif untuk anak-anak Indonesia