Sederet Tanggapan Terkait Usulan KPU Soal Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI senilai Rp 86 triliun terlalu tinggi. 

Tito pun mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 dipangkas. Hal ini mengingatkan Indonesia masih berusaha memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mendagri membandingkan anggaran Pemilu 2024 dengan gelaran pesta demokrasi pada 2014 dan 2019. Ia menilai, perbedaannya sangat jomplang.

"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut, karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 T ke Rp 27 T, ke Rp 86 T di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU menghitung ulang terkait usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 Triliun.

Politikus NasDem ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran mengingat masih ada pandemi Covid-19.

"Saya ingin (usulan anggaran Rp86 Triliun) nanti di-exercise juga oleh KPU. Dan juga mungkin nanti Bawaslu, DKPP itu terkait efisensi anggaran," kata Saan, di Jakarta, Kamis, 16 September 2021.

Menurut dia, penting menyadari kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang terkena hantaman akibat pandemi Covid-19.

Jadi tentu ini efisiensi ini menjadi penting dengan memahami kondisi dan realitas ekonomi kita di tengah pandemi Covid-19," ungkap Saan.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai membengkaknya anggaran Pemilu 2024 hingga empat kali lipat besar dari 2019 karena tiga hal. Pertama, honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan. 

"Yang sekarang lompatannya hampir 4 kali lipat," ujar Guspardi ketika dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Guspardi mengatakan, KPU mengusulkan Rp 3,2 triliun untuk operasional kantor. Sebab di daerah banyak kantor KPU yang menyewa dan masih meminjam. Guspardi menilai, seharusnya KPU tidak memanfaatkan momen 2024 untuk mengusulkan anggaran tersebut.

Dia juga mengusulkan agar KPU minta difasilitasi Menteri Dalam Negeri untuk dibantu ke kepala daerah meminjamkan gedung untuk KPU di kabupaten/kota atau provinsi.

"Artinya apa? masalah infrastruktur atau pengadaan kantor bisa difasilitasi Mendagri sebagai pembina kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. Tidak memanfaatkan momen Pileg, akhirnya (anggaran) jadi jumbo," ujar politikus PAN ini.

Honor penyelenggara Pemilu yang naik dari Rp500 ribu menjadi angka upah minimum yang kisaranya bisa mencapai Rp2-3,5 juta. Belum lagi, anggaran honor penyelenggara ini memakan jatah 70 persen dari keseluruhan.

Menurut Guspardi, seharusnya KPU bisa melakukan penghematan. Ia juga mengingatkan saat ini kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik karena dampak pandemi Covid-19.

"Jadi penghematan-penghematan bisa dilakukan," kata Guspardi.

Lesty Subamin