KPK Tagih Mendagri Tito Karnavian Segera Setor LHKPN 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Ipi Maryati mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian periode 2020 belum disetor. Ipi menegaskan, KPK pun meminta Tito segera menyerahkan kewajibannya.

"Jadi, undang-undang secara tegas sudah menyatakan demikian (harus dilaporkan)," kata Ipi dalam siaran pers diterima, Sabtu (18/9/2021).

Ipi menambahkan, LHKPN milik Tito Karnavian saat menjadi menteri yang ada dalam situs resmi KPK hanya periode 2019. Diketahui, laporan itu merupakan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Ipi mengingatkan, pelaporan LHKPN dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 5 angka tiga dalam beleid itu menyebut penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Selain itu, sambung Ipi, kewajiban pelaporan LHKPN juga ditegaskan dalam Pasal 5 angka dua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Aturan itu menyebut kekayaan penyelenggara negara harus diperiksa, dan diumumkan sebelum, selama, dan sesudah menjabat.

"Tito diminta tidak melupakan kewajibannya. LHKPN-nya masih ditunggu oleh lembaga antikorupsi hingga saat ini.Bahwa KPK berwenang untuk menerima dan mengumumkan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi," Ipi memungkasi.