6 Tanggapan Berbagai Pihak soal Aksi Kejam KKB Papua Korbankan Dua Nakes

Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua berharap para tenaga medis dan pendidik di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, segera diungsikan ke tempat yang lebih aman. Permintaan ini menyikapi meningkatnya eskalasi keamanan di Papua akhir-akhir ini.

Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom, mengatakan tidak ada pilihan lain Bupati Pegunungan Bintang diharapkan segera menarik tenaga medis, pendidik di wilayah sekitar kejadian ke ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang yakni Distrik Oksibil.

"Memang jalur darat dari Distrik Kiwirok belum terhubung ke daerah sekitarnya sehingga daerah seperti ini harus diperhatikan dengan serius," ujarnya. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu 18 September 2021.

Menurut Befa, pihaknya juga menyampaikan turut berduka cita dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada tenaga medis, terutama korban yang sampai kehilangan nyawanya dan berharap keluarga diberikan kekuatan.

"Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua mengutuk keras tindakan tersebut," ujar Befa yang juga merupakan Bupati Lanny Jaya.

Dia mengutuk kejadian tersebut dan menyatakan sebagai tindakan orang yang tidak beriman sama sekali. Dia juga berharap pihak keamanan turun tangan untuk menangkap pelaku serta secepatnya menangkap mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Eskalasi di Kabupaten Pegunungan Bintang ini perlu disikapi serius oleh berbagai pihak dan diambil tindakan tegas terukur sehingga tidak meninggalkan benih-benih kekerasan yang sama," ucap dia.

Dia menambahkan, dirinya mengaku mengenal suku-suku di Pegunungan Bintang terutama suku Ngalum yang merupakan memiliki nilai budaya luhur yang tinggi, memiliki moral dan nilai-nilai baik, mengasihi juga jauh dari tindakan kekerasan.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong aparat keamanan menindak pihak yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Pegunungan Tengah, Papua.

Hal ini sehubungan dengan meningginya intensitas kekerasan oleh kelompok bersenjata, bahkan tenaga kesehatan menjadi korban karena berusaha menyelamatkan diri.

"Tentu saja selain menjaga disiplin aparat untuk tidak melakukan pelanggaran HAM di dalam operasi keamanan dan penegakan hukum di Papua, kami juga mendesak agar OPM atau KKB menghentikan serangan-serangan mereka terutama kepada masyarakat sipil," ucap Taufan kepada merdeka.com.

Komnas HAM juga mendorong agar aparat menangani masalah ini tetap melibatkan tokoh adat setempat untuk berdialog dan berdiskusi mencari solusi, agar kekerasan bisa dihentikan.

"Kami mendorong terus penegakan hukum yang terfokus kepada pihak yang melakukan kekerasan. Namun meminta langkah dialog kepada tokoh-tokoh agama, adat dan kepala daerah untuk mencari solusi," imbuhnya.

Taufan sepakat, kekerasan kelompok bersenjata di Pegunungan Tengah, Papua semakin brutal dengan menyasar masyarakat sipil. Bahkan ia berpandangan, kekerasan di sana berbeda dengan gerakan kelompok separatis Aceh.

Menurut Taufan, jika GAM di Aceh tidak melakukan tindakan kekerasan dan serangan terhadap masyarakat sipil, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kelompok separatis Papua.

"Memang sangat kompleks, saya bandingkan dengan pengalaman di Aceh dulu, agak berbeda di mana GAM misalnya tidak sampai melakukan tindakan brutal seperti ini ke masyarakat sipil. Adakalanya memang seperti mencari perhatian, tapi saya kira ini tidak bisa kita terima, internasional juga mengecam tindakan ini," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan nakes oleh KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.

"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty, Minggu 19 September 2021.

Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.

"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," kata dia.

Terlebih, lanjut Netty, saat ini negara sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan.

"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.

Oleh karena itu, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas pelakunya.

"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," ucap dia.

Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kata dia, korban dan keluarga perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis.

"Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tandas Netty.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai apa yang dilakukan KKB Papua tersebut tengah mencari perhatian dunia.

"Saya pikir aparat penegak hukum kita dalam hal ini TNI-Polri sudah berusaha keras selama ini, dan memang kelompok-kelompok tersebut sengaja memancing, mencari perhatian dunia internasional dengan cara-cara yang biadab," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/9/2021).

Oleh karena itu, dia minta agar pelaku kejahatan itu ditindak tegas.

"Tidak bisa ditolerir dan harus dan harus ditumpas sampai akar akarnya," tegas Dasco.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengecam penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Menurut dia, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mengeliminasi semua potensi ancaman terhadap warga Papua demi tegaknya hak asasi dan keadilan sosial di Papua.

"Masyarakat khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk dapat hidup aman, bebas dari segala aksi kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Karena tidak boleh ada toleransi sekecil apapun terhadap segala bentuk kekerasan dan kita harus bebas dari segala bentuk diskriminasi," ujar Bintang melalui siaran pers di Jakarta.

"Hal tersebut sejalan dengan prinsip The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yakni perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif serta sangat penting karena hal itu telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM," sambung dia.

Tragedi pembakaran Puskesmas Kiwirok yang dilakukan KKB mengakibatkan tewasnya tenaga kesehatan Gabriella Meilani (22).

"Hal tersebut sangat memprihatinkan, khususnya ketika nakes sedang menjalankan pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan insiden penyerangan tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua oleh KKB, Kemen PPPA akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan baik psikolog, hukum dan reintegrasi.

"Saya beserta jajaran Kemen PPPA menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan nakes Gabriella Meilani serta hilangnya Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga masyarakat pedalaman di Papua khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang," jelas Menteri Bintang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet meminta pemerintah menurunkan empat matra terbaik turun untuk mengatasi tindakan KKB di Papua.

"Turunkan kekuatan 4 matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka," kata dia dalam keterangannya.

Menurutnya, setelah diturunkan, diminta untuk bergerak cepat.

"Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua," kata Politikus Golkar ini.

Dia pun mengutuk tindakan KKB yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok. Menurutnya, kejadian seperti itu tidak bisa diulang.

"Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Terlebih ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia," kata Bamsoet.

Bamsoet menyebut kejadian biadab terhadap para Nakes adalah bentuk pelanggaran HAM.

"Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan," jelas Bamsoet.

(Lesty Subamin)