Top 3 News: Menteri PAN-RB Sebut Nilai PPPK Guru 2021 Belum Final

Menpan RB Tjahjo Kumolo. — Menpan RB Tjahjo Kumolo (Yopi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini terkait hasil atau scoring dari Seleksi Kompetensi Teknis yang tertera pada layar komputer peserta ujian belum final.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.

Dia mengatakan, nilai tersebut barulah nilai tes nilai murni. Tjahjo menjelaskan, pada saat pengolahan hasil tersebut nilai tambahan afirmasi akan diintegrasikan/ditambahkan dengan nilai murni yang didapat peserta.

Nilai afirmasi diolah oleh Panselnas Seleksi Guru ASN PPPK 2021 yang melakukan evaluasi dan pemetaan hasil-hasil tersebut secara nasional.

Sementara itu, terungkap fakta baru dari dugaan pengainayaan yang dilakukan terpidana kasus suap Djoko Tjandra, Napoleon Bonaparte pada Youtuber Muhammad Kece.

Tak hanya lakukan penganiayaan, Napoleon Bonaparte juga melumuri wajah Youtuber Muhammad Kece dengan kotoran manusia di Rutan Bareskrim Polri.

Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Napoleon sendiri yang mempersiapkan kotoran tersebut untuk Muhammad Kece.

Kemudian, berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah Partai Demokrat yang mengkritik proses pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Partai Demokrat menilai, seharusnya pengangkatan tersebut dilakukan melalui seleksi.

Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan, proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 20 September 2021:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pada 2020 hingga 2021, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal ditiadakan.

2 dari 4 halaman

1. Menteri PAN-RB: Nilai PPPK Guru 2021 untuk Tes Kompetensi Teknis Belum Final

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, hasil atau scoring dari Seleksi Kompetensi Teknis yang tertera pada layar komputer peserta ujian belum final. Menurut Tjahjo, nilai tersebut barulah nilai tes nilai murni.

"Jadi itu nilai tes murni yang didapatkan masing-masing peserta dan belum mempertimbangkan nilai tambahan kompetensi teknis (afirmasi)," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin 20 September 2021.

Tjahjo menjelaskan, pada saat pengolahan hasil tersebut nilai tambahan afirmasi akan diintegrasikan/ditambahkan dengan nilai murni yang didapat peserta. Nilai afirmasi diolah oleh Panselnas Seleksi Guru ASN PPPK 2021 yang melakukan evaluasi dan pemetaan hasil-hasil tersebut secara nasional.

Selengkapnya...

3 dari 4 halaman

2. Polisi Sebut Napoleon Siapkan Sendiri Kotoran Manusia untuk Muhammad Kece

FOTO: Sidang Napoleon Bonaparte Simak Keterangan Terdakwa — Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte (tengah) sesaat sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Sidang beragendakan mendengar keterangan terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana kasus suap Djoko Tjandra, Napoleon Bonaparte, menganiaya dan melumuri wajah Youtuber Muhammad Kece dengan kotoran manusia di Rutan Bareskrim Polri.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyampaikan, Napoleon sendiri yang mempersiapkan kotoran tersebut untuk Muhammad Kece.

"Kotoran manusia disiapkan sendiri oleh NB," tutur Andi saat dikonfirmasi, Senin 20 September 2021.

Menurut dia, kotoran manusia itu telah disiapkan oleh Napoleon dan disimpan di kamar selnya. Seorang saksi mengaku mendapat perintah untuk mengambil kotoran tersebut. Lantas, kotoran tersebut oleh pelaku dilumurkan ke wajah dan tubuh Muhammad Kece.

Selengkapnya...

4 dari 4 halaman

3. Demokrat Kritik Pengangkatan Guru Honorer Era Jokowi, Harusnya Sesuai Pengabdian

Partai Demokrat mengkritik proses pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus melalui seleksi.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan mengatakan, proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru.

Menurutnya, guru yang sudah lama masa pengabdiannya seharusnya tidak perlu mengikuti proses seleksi lagi. Sebab, guru-guru sepuh akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya.

"Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung, bukan melalui proses seleksi, tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu," kata Irwan kepada wartawan, Minggu 19 September 2021.

Selengkapnya...