PDIP Ancam Sanksi Tegas Bagi Kader yang Deklarasi Capres Sebelum Waktunya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Saat Memberikan Arahan di Pembukaan Sekolah Partai Gelombang II (Foto: Dkumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memberi sanksi pada kader yang nekat mendeklarasikan calon presiden maupun wakil presiden untuk Pilpres 2024 sebelum penetapan oleh partai.

"Partai akan menegakkan disiplin dengan memberi sanksi organisasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran pers diterima, Selasa (21/9/2021).

Hasto menegaskan, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk usai penetapan pasangan capres dan cawapres secara resmi.

"Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pasca penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," jelas dia.

Hasto menjelaskan, berkait dengan penetapan calon, semua diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V PDIP dimana Megawati Soekarnoputri yang mendapat mandat untuk menetapkan capres dan cawapres yang akan diusung.

"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat kongres partai, dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," kata Hasto.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kursus ini diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk membumikan Pancasila.

2 dari 2 halaman

Diminta Tahan Diri

Hasto meminta, semua pihak dapat menahan diri. Sebab fokus utama partainya saat ini adalah penanganan pasca pandemi dalam memikul tanggungjawab terhadap 270 juta rakyat Indonesia.

"Terkait pencalonan capres dan cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDIP terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," Hasto memungkasi.