Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal marginalisasi perempuan di Afghanistan hingga krisis politik yang terjadi di Myanmar saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Kamis (23/9/2021) pagi. Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan bersama.
"Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang makin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar harus jadi agenda kita bersama," kata Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.
Baca Juga
Dia mengajak negara-negara lain untuk serius menangani masalah intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Selain itu, Jokowi menilai jaminan hak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas harus ditegakkan.
Advertisement
"Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata dia.
Jokowi menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN sudah bertemu di Jakarta, Indonesia untuk membahas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus yang salah satunya meminta agar kekerasan di Myanmar harus dihentikan.
"Five poin konsensus yang implemetasinya butuh komitmen militer Myanmar," ucapnya.
Dia mengatakan, harapan masyarakat harus dijawab dengan dengan langkah nyata dan hasil yang jelas. Salah satunya, menjamin dunia terbebas dari konflik terorisme dan perang.
"Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," tutur Jokowi.
Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun in
Sebagai informasi, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 adalah Abdulla Shahid dari Maladewa. Dia merupakan Menteri Luar Negeri Maladewa.
Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah "Building resilience through hope - to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations".
"Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia," tutur Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam siaran persnya, Rabu 22 September 2021.
Â
Advertisement