HEADLINE: WHO Soroti Mobilitas Tinggi di 4 Provinsi Pulau Jawa, Euforia Level PPKM Turun?

Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memantau pergerakan mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali. Pada pekan ini, WHO menyorot bahwa terjadi peningkatan mobilitas masyarakat ke tempat perbelanjaan dan rekreasi yang sudah sama seperti sebelum pandemi pada tanggal 3-6 Januari 2020.

Hal ini WHO ungkapkan dalam laporan COVID-19 Situation Report 73 per 22 September 2021.

Peningkatan mobilitas yang paling terlihat di sektor perbelanjaan dan rekreasi di empat provinsi di Pulau Jawa.

"Peningkatan mobilitas paling mencolok terlihat tempat perbelanjaan (retail) dan rekreasi, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, di mana tingkat mobilitas prapandemi mencapai puncaknya pada 27 Agustus 2021," tulis WHO.

Bila menilik pada data Google Mobility Reports per 18 September 2021 terjadi kenaikan mobilitas masyarakat Jawa Barat dari rumah ke toko perlengkapan sehari-hari, pasar, dan farmasi sebesar 26 persen. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Tengah sebesar 24 persen, Jawa Timur 24 persen dan Banten 17 persen.

WHO mengingatkan agar pemerintah membuat rumusan rencana konkret dalam mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan penularan infeksi COVID-19.

"Serta menyiapkan mitigasi kesehatan bila ada peningkatkan kapasitas pasien di tingkat nasional dan daerah," kata WHO.

Epidemiolog Masdalina Pane mengungkapkan, peningkatan mobilitas bukan terjadi dalam beberapa hari belakangan ini. Melainkan sudah berlansung sekitar sebulan terakhir.

“Sebenarnya pergerakan masyarakat itu bukan satu dua hari ini saja. Jadi, kalau kita lihat mobilisasi masyarakat itu sudah berjalan satu bulan. Sudah berjalan biasa seperti tidak ada pandemi,” kata wanita yang juga Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon.

Masdalina, menambahkan, pengendalian pandemi COVID-19 sebetulnya tidak akan mengganggu kegiatan pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial jika dilakukan secara terukur dan sistematis.

“Sebenarnya pengendalian wabah itu kalau dia targeted dan sistematis, sebenarnya dia tidak akan mempengaruhi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial kita," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa targeted dan sistematis artinya intervensi yang dilakukan hanya pada kasus yang tepat, bukan semua orang diintervensi.

“Misalnya ada kasus konfirmasi, satu ketemu dicari kontak eratnya kemudian yang positif diisolasi yang kontak erat dikarantina lalu dimonitor selama 14 hari," katanya.

Jika sudah 14 hari, orang tersebut dapat kembali ke populasi normal. Sedang, orang lain yang bukan kasus kontak erat, bukan konfirmasi maka tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan melaksanakan protokol kesehatan. 

Sementara itu Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat tetap hati-hati dan menghindari kerumunan. Hal ini juga seiring pelonggaran aktivitas, yang didukung kasus COVID-19 melandai.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 22 September 2021, terpantau mobilitas di 4 provinsi naik seperti sebelum pandemi COVID-19. Provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pantauan tersebut membandingkan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 atau masa PPKM Level 4 pada awal Agustus dengan kondisi saat ini.

"Pelonggaran aktivitas yang memicu mobilitas naik, mungkin saja akan terus terjadi. Namun, di saat penurunan kasus ini, kuncinya adalah kesadaran masyarakat untuk mandiri melihat situasi dan bijak menjalankan aktivitas sosial ekonomi," ujar Wiku di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta pada Kamis, 23 September 2021.

"Meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan, dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam kegiatan sehari-hari dan menghindari kerumunan semaksimal mungkin."

Dari data Satgas Penanganan COVID-19, peningkatan mobilitas terjadi selepas gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Pola tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah melakukan pengetatan pembatasan sehingga kasus COVID-19 turun.

Di tengah kasus COVID-19 turun, Pemerintah mulai membuka aktivitas secara bertahap dengan tetap memantau mobilitas dan protokol kesehatan. Termasuk pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dalam kegiatan sehari-hari.

Wiku Adisasmito kembali menekankan, kepatuhan protokol kesehatan harus dipatuhi. Kewaspadaan terhadap kasus COVID-19 bisa kembali meningkat bila abai protokol kesehatan.

"Hal yang perlu diwaspadai dengan melandainya kasus COVID-19 saat ini pasca second wave (gelombang kedua), mobilitas penduduk cenderung mengalami peningkatan," tegasnya.

"Bukan tidak mungkin, kasus COVID-19 dapat kembali meningkat di kemudian hari sebagai dampak dari mobilitas yang meningkat saat ini. Terlebih saat ini, kita juga mulai melakukan pembukaan aktivitas ekonomi secara bertahap."

Presiden Jokowi meminta masyarakat tidak terlalu euforia seiring tren kasus covid-19 menurun. Ia menegaskan bahwa Covid-19 tidak mungkin hilang secara total. Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah mengendalikan penyebaran virus corona.

"Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi secara pasti kapan akan betul-betul berakhir, Covid tidak mungkin hilang secara total yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan penyebaran Covid-19," katanya saat pembukaan gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa desa produktif secara virtual di kanal youtube Projo, Jumat (24/9/2021).

Kepala Negara mengingatkan masyarakat agar tidak euforia berlebihan meski sudah divaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan dan dipatuhi.

"Meskipun sudah divaksin kita tidak boleh senang-senang berlebihan, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak selalu mencuci tangan dengan bersih," ujarnya.

Dia menambahkan, protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru tersebut harus dijalankan oleh seluruh segmen masyarakat.

"Mulai dari pelaku usaha, petani, pekebun, sampai dengan siswa-siswa di sekolah adalah kunci penting agar kita bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi sehingga kita bisa menjalankan kegiatan produktif tapi aman dari Covid-19," katanya.

Seruan agar tidak bersikap euforia juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan perbaikan indikator penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, sikap euforia merupakan tindakan tidak tepat.

"Apa yang dicapai kita bersama hari ini bukan bentuk euforia yang harus kita rayakan. kelengahan sekecil apa pun yang kita lakukan ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan," kata Luhut dalam konpers daring, Senin 6 September 2021 lalu.

Dia menyinggung kafe di Kemang, Jakarta yang abai protokol kesehatan sehingga mendapatkan sanksi penutupan sementara.

"Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di sebuah restoran, kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh terhadap Protokol Kesehatan hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan selama tiga hari kedepan. Kami juga masih melihat banyaknya restoran, kafe yang masih belum menerapkan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi," ungkap Luhut.

Luhut mengingatkan bahwa masyarakat harus bersiap hidup bersama corona, sebab pandemi akan berubah menjadi endemi.

"Presiden menekankan Covid tidak akan hilang dalam waktu singkat dan kita perlu menyiapkan hidup bersama Covid-19," kata Luhut.

Sedangkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia saat ini masuk kategori sangat rendah. Ini ditandai dengan positivity rate pada Senin, 13 September 2021 yang berada di angka 2,13 persen.

Positivity rate Covid-19 di Indonesia telah berada di bawah batas aman Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen. Meski penularan Covid-19 di Indonesia sangat rendah, Nadia meminta masyarakat tidak euforia.

"Saat ini, kita sudah pada level penularan yang sangat rendah. Tapi, jangan kemudian kita menjadi euforia dengan kondisi ini," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (14/9).

Nadia mengingatkan, Indonesia belum bebas dari Covid-19. Risiko kembali melonjaknya kasus Covid-19 masih bisa terjadi.

Dia mengambil contoh sejumlah negara di dunia yang kembali menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Padahal, tingkat vaksinasi Covid-19 negara tersebut terbilang cukup tinggi.

"Kita harus tetap waspada. Cakupan vaksinasi yang belum mencukupi, artinya kita harus selalu disiplin protokol kesehatan," pesannya.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander K Ginting mengatakan Indonesia masih berisiko mengalami lonjakan kasus Covid-19 meskipun cakupan vaksinasi sudah tinggi. Salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 adalah masuknya varian baru.

Menurut Alex, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus dampak varian baru Covid-19. Pertama, masyarakat mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Kedua, pemerintah memperketat pengawasan pintu masuk ke Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan.

"Ini harus menjadi pintu di mana kita bisa mencegahnya. Sehingga whole genome sequencing ini memang harus ada di berbagai provinsi paling tidak. Mungkin ini tidak bisa dikerjakan di setiap kota/kab, tapi paling tidak bisa dilakukan sampling secara acak," ujarnya.