DPR Ingatkan Potensi Kekacauan Pilkada Jika Pemilu Digelar April 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan pemerintah soal potensi kekacauan tahapan Pemilu 2024 jika digelar pada April atau Mei 2024.

"Saya prediksi akan terjadi kekacauan tahapan pilkada apabila coblosan pemilu dilaksanakan bulan April atau Mei 2024," ujar Luqman di Jakarta, dikutip Sabtu (25/9/2021).

Menurut Luqman, pertimbangan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 24 April tak melihat pentingnya jarak antara pengesahan hasil pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang harus dilaksanakan paling lambat Agustus 2024. UU Pilkada memerintahkan pemungutan suara dilaksanakan pada bulan November 2024.

"Saya melihat pemerintah sepertinya masih belum mempertimbangkan sangat pentingnya jarak waktu antara pengesahan hasil pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang paling lambat harus dilaksanakan bulan Agustus 2024," jelasnya.

Politikus PKB ini mengingatkan pada Pemilu 2019 penyelesaian sengketa pemilu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Jika hari pencoblosan pada April atau Mei 2024 maka tidak akan ada jeda waktu antara pengesahan hasil pemilu dengan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD untuk Pilkada Serentak.

"Bahkan bisa saja pada bulan Agustus 2024, sengketa pemilu belum selesai dan hasil pemilu belum bisa disahkan. Harus juga dipertimbangkan proses pencalonan pilkada dari jalur independen yang membutuhkan waktu relatif lama, termasuk menyita waktu penyelenggara untuk menjalankan verifikasi faktual dukungan calon independen," jelas Luqman.

Luqman memberikan gambaran, jika rata-rata empat orang mendaftar ke partai sebagai calon kepala daerah di 515 kabupaten/kota dan 33 provinsi, akan ada 2.188 orang yang harus diseleksi partai. Proses seleksinya minimal butuh waktu 2,5 bulan. Potensi politik transaksional kian terbuka.

"Nah, kalau tidak ada waktu yang cukup, maka kemungkinan besar yang akan terjadi politik transaksional. Jika proses seleksi didominasi praktek transaksional, bisa dibayangkan seperti apa kualitas kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 yang akan datang," ujar Luqman.