Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Demokrasi Menurun

Demo Mahasiswa di DPR Lumpuhkan Tol Dalam Kota — Mahasiswa memblokade Tol Dalam Kota saat berdemonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Sekitar pukul 15.00 WIB, mahasiswa yang berada di ruas Jalan Gatot Subroto memanjat tembok pembatas kemudian memadati Tol Dalam Kota. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, bahwa masyarakat yang tidak puas akan demokrasi mencapai 44,1 persen.

Sedangkan yang merasa puas mencapai 47,6 persen. Meski demikian, angka ini tak mencerminkan masyarakat ingin menggantikan dengan sistem yang lain.

Quick Count Pilkada Lampung: Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela Unggul
Hasil Quick Count Indikator Pilgub Sumut 2024 Suara 38%: Bobby-Surya 64,80%, Edy-Hasan 34,88%
Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Erick Thohir di PSSI dan Kebijakan Naturalisasi

"Yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan," kata Burhanuddin dalam keterangan pers, Minggu (26/9/2021).

Lanjut dia, angka kepuasan terhadap berjalannya demokrasi itu juga menunjukan adanya penurunan dari yang sebelumnya mencapai 60,7 persen.

Selain itu untuk angka ketidakpuasan mengalami peningkatan dari 32 persen menjadi 44 persen.

Burhanuddin menilai, penurunan kepuasan tersebut juga dampak dari penangkapan peternak di Jawa Timur, Suroto yang menyuarakan harga jagung saat adanya kunjungan Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi mengundang (Suroto) ke Istana kemudian memberikan teguran kepada Kapolri yang dianggap terlalu berlebihan dalam menangani aksi atau demo. Ini saya kira penting untuk disampaikan supaya aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers," jelas dia.

Aparat keamanan TNI dan Polri memperketat penjagaan gedung DPR/MPR mengantisipasi demo akibat disahkannya RUU Cipta Tenaga Kerja menjadi UU .petugas memeriksa dengan ketat setiap tamu dan kendaraannya yang masuk ke DPR-RI

2 dari 2 halaman

Ekonomi Nasional Dipandang Buruk

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan sebanyak 44,1 persen menganggap ekonomi nasional itu buruk. Yakni angka tersebut akumulasi dari 36,7 persen menganggap buruk dan 7,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi sangat buruk.

"Jadi lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk ketimbang baik. Kita bisa cek siapa mereka yang mengatakan buruk umumnya adalah mereka yang tidak memiliki fix income di sektor informal," jelas dia.

Untuk diketahui survei tersebut dilakukan pada tanggal 17 sampai 21 September 2021. Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan survei dilakukan dengan menggunakan wawancara telepon.