Sukses

Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Turun Dibanding Sebelum Pandemi

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebelum pandemi Covid-19 mencapai 70 persen, sementara saat ini hanya 58 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 70 persen, sementara saat ini hanya 58 persen.

Temuan ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021.

"Kalau sebelum pandemi itu sekitar 72, 70 persen yang puas terhadap kinerja Presiden. Jadi trennya masih turun," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (26/9).

Jika dilihat dari sisi demografi, semakin tua usia masyarakat maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi meningkat. Namun, semakin tinggi pendidikan masyarakat, kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun.

"Kalau dilihat dari sisi pendapatan, semakin rendah pendapatan tingkat kepuasan terhadap Presiden makin meningkat. Sementara pendapatan yang di atas Rp 4 juta, kepuasannya hanya 53,6 persen," papar Burhanuddin.

Dia juga mencatat, pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 cenderung lebih puas terhadap kinerja Presiden, angkanya mencapai 66,5 persen. Sementara pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada 2019 yang puas terhadap kinerja Jokowi hanya 50,9 persen.

 

2 dari 2 halaman

Dampak Kebijakan PPKM

Menurut Burhanuddin, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19. Masyarakat menilai, kebijakan tersebut berdampak positif hanya pada sektor kesehatan.

"PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi persepsi responden buruk. Mungkin Presiden dalam konteks ini lebih menitikberatkan kesehatan karena bagaimanapun seperti disampaikan Presiden dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam kenegaraan adalah nyawa meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden," kata dia.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei evaluasi publik terhadap penanganan pandemi, pemulihan ekonomi dan demokrasi kepada 1.200 responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi. Survei menggunakan telepon.

 

Reporter: Titin Supriatin

Merdeka.com