7 Fraksi Penolak Hak Interpelasi Formula E Sebut Agenda Rapat Paripurna Ilegal

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rencana rapat paripurna untuk interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Menurut dia, penyelenggaraan rapat paripurna sudah berdasarkan tata tertib atau tatib yang ada.

"Karena di tatib mengatakan 15 orang sudah cukup untuk dijadwalkan tadi dan disetujui. Tanggal 28 besok paripurna, pukul 10.00 WIB," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/9/2021).

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak juga menyatakan penetapan rapat paripurna untuk interpelasi Formula E sudah berdasarkan aturan tata tertib (tatib).

Menurut dia, berdasarkan tatib anggota Badan Musyawarah (Bamus) memiliki hak untuk mengajukan agenda saat rapat berlangsung meskipun di luar yang telah dijadwalkan.

"Tadi diminta pendapat kepada yang hadir (ada 7 fraksi) dan tidak ada penolakan. Tentunya itu bukan agenda yang dari pimpinan DPRD, tapi atas usulan anggota Bamus yang hadir. Karena tidak ada penolakan, maka diputuskan untuk dijadwalkan besok," kata Gilbert saat dihubungi, Senin (27/9/2021).

Dia menegaskan saat rapat Bamus berlangsung anggota fraksi lainnya tidak ada penolakan dengan rencana rapat paripurna. Gilbert meminta untuk fraksi yang menolak dapat menyampaikan keluhannya saat penyelenggaraan rapat paripurna.

"Kalau tidak setuju, jangan berbicara hanya di media tetapi menggunakan forum paripurna sebagai forum tertinggi DPRD. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum sikap fraksi," jelas dia.