Novel Baswedan Cs Disingkirkan Jenderal Bintang 3 dari KPK, Direkrut Jenderal Bintang 4

Niatan Listyo itu langsung mendapat sambutan dari Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono. Giri mengapresiasi sikap Listyo. Namun Giri menegaskan dirinya dan rekan yang dinonaktifkan masih ingin memberantas korupsi di KPK.

"Kami apresiasi dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK," tegas Giri, Selasa 28 September 2021.

Giri menyatakan, dirinya bersama 55 pegawai lain yang kini mendirikan Kantor Darurat KPK di depan Gedung ACLC Rasuna Said, masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

"Kami masih konsolidasi bersama dahulu dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini," jelas Giri.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman merasa aneh dengan rencana Kapolri Listyo. Keanehan yang dirasakan Boyamin lantaran KPK menyingkirkan mereka karena dianggap tak bisa dibina menjadi ASN, sementara Listyo malah berencana merekrutnya.

"Jadi, ini saya kira bentuk penilaian yang justru berbeda. Kalau selama ini kan dikatakan oleh KPK sendiri mereka merah, tidak bisa dibina, tapi kalau Kapolri mengatakan seperti itu berarti kan mereka justru dinilai hebat wawasan kebangsaannya karena memberantas korupsi itu adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negaranya," kata Boyamin, Rabu (29/9/2021).

Meski demikian, Boyamin memastikan pernyataannya itu tidak untuk membenturkan kedua lembaga tersebut. Namun jika pernyataannya itu dianggap sebagai koreksi untuk KPK lantaran memecat pegawainya yang diminati instansi lain, Boyamin mengamininya.

"Jadi, ini menurut saya sih kalau ditanya apakah ini bentuk sesuatu yang meragukan atau menghina atau penghinaan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK saya tidak sejauh itu. Saya tidak mau membenturkan, menghadap-hadapkan dua pejabat negara ini," kata Boyamin.

Menko Polhukam Mahfud Md menilai sikap Jokowi yang merestui 56 pegawai KPK jadi ASN Polri sebagai langkah yang benar. Begitu pun kebijakan KPK yang melakukan TWK pegawainya juga sesuai hukum menurut MA dan MK.

"Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," katanya dalam akun Twitternya Rabu(29/9/2021).

Mahfud pun menjelaskan nantinya para pegawai KPK yang tidak lolos akan direkrut bukan menjadi penyidik melainkan ASN. Nantinya tugas-tugas yang akan dikerjakan pun akan dilakukan sesuai aturan.

"Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," bebernya.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan merekrut 56 pegawai KPK yang akan dipecat merupakan niat baik dari Polri.

"Niat baik itu," kata Argo.