PSI

20151120-Gedung DPRD DKI Jakarta — (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Tensi perpolitikan di Jakarta tengah memanas, lantaran agenda yang sebelumnya digagas PDIP dan PSI untuk menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait pelaksanaan Formula E kandas. Pascarapat paripurna yang dilaksanakan, Selasa 28 September tak capai syarat atau kuorum akibat ditinggal tujuh fraksi lainnya.

Salah satu yang tidak hadir adalah Partai Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, menjelaskan alasan ketidakhadiranya dalam agenda interpelasi tersebut. Karena dianggap, tidak sesuai aturan dan mekanisme yang ada, ketidaksesuaian itu dirasakan ketika Rapat Badan Musyarah Senin (27/9/2021) dalam undangan yang disebarkan tidaklah menuangkan agenda interpelasi, dan hanya tertulis tujuh agenda.

"Nah pada saat rapat bamus dengan tujuh agenda itulah, Kemudian disisipkan lah agenda rapat paripurna interpelasi yang langsung diketuk oleh ketua," kata Rani saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/9/2021).

Sehingga, Rani mempertanyakan apakah ada motif politik yang disebunyikan PSI dan PDIP untuk ngotot mengajukan interpelasi terkait pelaksanaan Formula E. Padahal harusnya PSI dan PDIP memahami jika cara interpelasi tidak bisa dilakukan sedari awal, karena syarat kuorum Rapat Paripurna tidak terpenuhi.

"Kalau memang murni melakukan hak bertanya ya dijalankan saja sesuai aturan kan begitu ya. Nah dalam masalah ini kan masyrakat juga bisa melihat bila ada 2 Fraksi yang mau melaksanakan hak bertanya melalui cara interpelasi dan 7 yang tidak mau cara tersebut (interpelasi) kan sudah bisa dilihat itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya. "Nah tetapi tetap dipaksa dalam pelaksanaannya ditambah dengan menabrak aturan yang sudah disahkan oleh beliau sendiri, pasti kan kita jadi bertanya ada apa? Apa jadi ada nafsu politik yang disembunyikan sehingga memaksakan," katanya.

Dengan rentetan yang dianggap janggal, Rani mengatakan bila absennya para dewannya dalam rapat paripurna tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Karena sedari awal posisi Gerindra memang tidak sepakat untuk interpelasi dan memilih jalur berbeda dalam mengkritisi pelaksanaan Formula E.

"Karena sebagai yang tidak ikut interpelasi pastinya kalau hadir buat apa?" tanya dia.

"Iya seperti itu (cara berbeda), kami sangat hargai hak bertanya, kami juga banyak bertanya loh perihal event besar ini, tentunya tapi tidak melalui cara interpelasi," lebih lanjutnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Sejumlah 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait Formula E. Mereka menilai penyelenggaraan Formula E tak tepat untuk dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang tak memadai akibat pandemi.

2 dari 2 halaman

Tak Mudah Relokasi Anggaran

Karena, kata Rani, Gerindra merasa kalau selama ini penggunaan hak untuk bertanya belumlah dipakai secara maksimal dilayangkan kepada Pemprov terkait Formula E. Alhasil, adanya rencana interplasi malah membuat ekspetasi yang berlebihan.

"Menurut kami kan kita juga belum menggunakan hak bertanya secara maksimal sebelum mengambil langkah interpelasi. Event ini belum terselenggara saja sudah banyak yang ekspektasi kejauhan," ujarnya.

Dia pun mengkritik balik terkait opini-opini yang berkembang seputar persoalan anggaran yang jadi masalah dalam pelaksanaan Formula E. Menurutnya anggaran tersebut sejak awal telah disetujui dan tidak mudah untuk merelokasinya.

"Memang Anggaran Formula E bisa begitu saja diubah jadi sembako seperti yang diributkan. Pemprov juga kan bukan alat pengenyang, tugas mereka betanggung jawab pada perbaikan roda ekonomi yang dampaknya buat masyarakat luas pastinya," ujarnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com