SMRC: 77 Persen Publik Berpendapat Negara Tak Boleh Dijalankan Hanya Berdasar Agama Islam

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyebutkan, sebesar 16 persen masyarakat Indonesia menginginkan ajaran Islam mengatur pemerintahan di Tanah Air. Hal itu terungkap lewat rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jumat (1/10/2021).

"Sementara yang setuju pada pandangan bahwa negara dan pemerintahan dijalankan hanya menurut ajaran agama Islam itu 16 persen, ada 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu," beber Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad.

Saidiman mengatakan, sisanya, yakni 77 persen mengaku lebih memilih negara dan pemerintahan tak boleh dijalankan hanya menurut ajaran agama Islam. Melainkan mestinya dijalankan menurut kesamaan ajaran di antara berbagai agama.

Tren mereka yang menginginkan aturan Islam diterapkan dalam pemerintahan, kata Saidiman mengalami kenaikan jika dibandingkan pada hasil survei Oktober 2020 yang berada di angka 11 persen.

Namun jika ditarik dari Juli 2014, maka angkanya cenderung menurun. Di mana kala itu terdapat 26 persen masyarakat Indonesia yang menghendaki penerapan aturan Islam dalam pemerintahan.

"Kalau kita lihat dari tiga tahun terakhir, kita melihat bahwa komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan ajaran Islam itu cukup tinggi dan stabil dalam tiga tahun terakhir. Bahkan menguat dalam tujuh tahun terakhir," ucapnya.

Pada Juli 2014, ada 57 persen masyarakat yang tidak menghendaki aturan Islam mengatur pemerintahan. Namun kini angkanya sudah mencapai lebih dari 70 persen.