HEADLINE: Perayaan HUT ke-76 TNI, Kualitas dan Modernisasi Alutsista Jadi Tantangan?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai alutsista TNI saat ini belum mencapai Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum. Sehingga tak heran kekuatan militer Indonesia saat ini ada di peringkat 16 dunia. 

Khairul mengatakan, lebih dari 50 persen alutsista TNI sudah cukup tua dan teknologinya jauh tertinggal.

"Perlu moderensiasi TNI secara umum, juga perkembangan atau progres moderinisasi di tiap matra artinya jangan sampai timpang. Misal angkatan darat sudah 80 persen alutsista dalam kondisi baik sementara angkatan laut baru sekitar 60 persen. Angkatan udara misal belum sampai 50 persen, itu kan timpang justru akan nggak bagus buat sektor pertahanan kita," kata Khairul kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Selain alutsista, kata Khairul, moral dan kompetensi prajurit juga harus ditingkatkan. Moral artinya terkait kedisplinan, kepatuhan, sementara kompetensi terkait pemahaman dan kemampuan menjalankan tugas dan fungsinya.

"Dia misalnya termasuk bagian yang menggunakan tank tentu saja harus sangat qualified di situ jangan asal-asalan itu yang saya kira kompetensi pengembangan, spesialisasi menjadi hal penting selain peremajaan alutsista," kata dia.

Dia berharap di HUT ke-76 TNI ini, militer Indonesia mendapat hadiah berupa moderenisasi alutsista.

Selain alutsista berupa persenjataan, Khairul juga menyoroti pertahanan siber yang belum ideal. "Bahkan saya kira masih banyak yang harus disiapkan untuk mencapai kemampuan pertahanan siber yang baik," ujar Khairul.

Apalagi di masa depan, dimungkinkan adanya perang kombinasi antara siber dan konvensional.

"Perang hybrid itu yang harus diantisipasi, masih banyak (yang harus diperkuat) bukan hanya alutsista yang diperkuat," kata dia.

Sehingga dia berharap segera ada pembahasan untuk menciptakan pertahanan siber yang mumpuni.

"Karena menyangkut aspek hybrida sehingga ini harus bersama-sama menyiapkan nggak bisa sendiri-sendiri," tandas Khairul.

Sementara Pengamat Pertahanan Keamanan dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai modernisasi alutsista merupakan keniscayaan. Dia berharap biaya pembangunan kekuatan pertahanan tidak nilai sebagai biaya yang harus dikeluarkan, namun justru investasi yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

"Pengembangan Alutsista sesuai dengan MEF adalah investasi untuk keutuhan NKRI dan menjamin keberlangsungan pembangunan nasional," kata Susaningtyas kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Sebab, kata dia, tanpa alutsista yang handal, maka pembangunan nasional dapat terganggu bahkan terhambat.

"Sudah saatnya pemerintah memberikan alokasi anggaran pertahanan dengan skema prosentase PDB. Dibandingkan dengan beberapa negara, maka nilai yang moderat sekitar 1,8 sampai 2 persen dari PDB," tandas Susaningtyas.

Anggota Komisi I Dave Laksono juga menilai masih banyak alutsista yang harus diperbarui. Sehingga kita bisa mengantisipasi segala macam potensi ancaman baik dari dekat maupun jauh. 

"Melihat kondisi alutsista saat ini sudah banyak yang dimodernisasi, perbaharui atau upgrade sistemnya. Tapi secara keseluruhan masih banyak peralatan yang perlu diperbaiki khususnya alutsista peralatan tempur utama seperti pesawat terbang, ada juga kapal laut, jumlahnya mesti ditambah ada juga yang musti upgrade sehingga mampu kita menangkis segala macam ancaman," kata Dave kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Meski banyak yang harus dimodernisasi, kata Dave, namun kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih belum mampu memperbarui sistem pertahanan. Mengingat banyak anggaran yang terserap selama pandemi Covid-19.

"Memang kondisi perekonomian Indonesia masih belum bisa untuk investasikan di peralatan lebih daripada sekarang, tapi ini bukan jadi patokan. Kita harus berpikir kreatif menggunakan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk saling menutupi kekurangan," kata dia.

Dave juga berharap masing-masing matra bisa membentuk cyber army untuk menghadapi perang siber di masa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tentu harus menambah jumlah SDM dan sistem yang mendukung pertahanan siber.

"Investasi dari TNI harus ditingkatkan dan kembali lagi itu kaitan dengan kemampuan ekonomi, seberapa jauh negara bisa dan mau investasi di hal tersebut," ujarnya.

Dia berharap, di tengah terbatasnya alutsista, TNI terus melakukan reformasi transformasi internal, selalu meningkatkan moralitas dan kemampuan tempur prajurit serta bisa menjaga seluruh wilayah kedaulatan.

Sementara Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi mengatakan, alutsista TNI sudah ketinggalan 10 tahun karena tidak dimodernisasi sejak 1998. Saat ini, kata dia, banyak pesawat tempur kapal selam yang tak terpakai lantaran sudah lewat masanya. Sementara kapal selam sampai hari ini masih digunakan meski sudah lama.

"1 skuadron tidak terpakai, kapal selam juga seharusnya kita harus perbarui tapi masih dipakai," kata Bobby kepada Liputan6.com di Jakarta. 

Seharusnya, kata Bobby, alutsista TNI sudah harus diperbarui sejak 1998 namun saat itu terjadi krisis ekonomi sehingga pemerintah lebih mengutamakan menyelamatkan perekonomian.

"Negara mengutamakan pembangunan, dan demokrasi yang perlu uang banyal. Sehingga 10 tahun modernisasi TNI terhambat," ujar dia.

Bobby mengatakan, satu-satunya hambatan untuk memperbarui alutsista adalah dana. Untuk memodernisasi seluruh alutsista, kata Bobby, pemerintah membutuhkan setidaknya Rp 1.000 triliun. Uang sebesar itu, kata dia, digunakan untuk merevitalisasi alutsista dan kesejahteraan SDM karena harus sesuai dengan keterampilan, kemampuan dan mobilitas.

"Kita butuh sangat besar, amannya 1,5 perse PDB atau sekitar Rp 1.000 triliun. Sekitar Rp. 300 triliun pertahun idealnya. Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu," kata dia.

Ditambah lagi, saat ini pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dan capaian target ekonomi di tengah perlambatan pertumbuhan akibat Covid-19.