6 Penjelasan Pimpinan DPR Terkait Rencana Kunker Baleg ke Brazil dan Ekuador

Pimpinan DPR RI mengizinkan Badan Legislasi (Baleg) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Brazil dan Ekuador terkait penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), namun dengan sejumlah catatan.

"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita membolehkan untuk keperluan-keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan daerah menerima," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Oktober 2021.

Namun, kata Dasco, rencana keberangkatan anggota Baleg ke Brazil dan Ekuador akan ditinjau kembali tergantung kondisi pandemi Covid-19. Serta melihat apakah kedua negara tersebut menerima kunjungan tersebut atau tidak.

"Iya nanti kita lihat apakah kemudian situasi sudah memungkinan dan juga apakah daerah yang dituju menerima," terang dia.

Walaupun begitu Dasco belum mengetahui kepentingan para anggota Baleg ke dua negara tersebut. Dia menjelaskan urgensi tersebut dapat ditanyakan ke Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Koorpolkam) Lodewijk F Paulus.

"Nah nanti kalau itu kebetulan Baleg di bawah bidang korpolkam tentunya bisa ditanyakan ke koordinator bidang polhukam apakah urgensi untuk baleg pergi ke sana. Urgensinya apa saya tidak tahu," pungkas Dasco.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus menjelaskan alasan pemilihan Brasil dan Ekuador sebagai tujuan kunker Baleg.

"Kedua negara tersebut memiliki masalah yang mirip dengan pembahasan dalam RUU PKS yang tengah digodok Baleg," ucap Lodewijk kepada wartawan, Senin 4 Oktober 2021.

Menurut Lodewijk, Brazil merupakan negara yang dianggap bermasalah dengan kekerasan seksualnya dan sudah seperti menjadi kebudayaan.

"(Kekerasan seksual) sudah menjadi budaya negara tersebut (Brazil), tetapi pada dasarnya bangsa Brasil tidak menginginkan itu terjadi, sehingga dibentuklah suatu kementerian di bawah seorang perempuan dan di situ ada bagian yang mengatur tentang kekerasan seksual," papar Lodewijk.

Lodewijk menyebut di Ekuador Baleg akan mempelajari terkait penerapan RUU antikekeraaan terhadap perempuan.

"Nah Ekuador juga sama, itu suatu negara yang setelah kita adakan kajian merupakan suatu negara yang mampu mengimplementasikan tentang UU tentang antikekerasan kepada perempuan, nah di sana sudah berjalan, di sana memang tidak diatur secara spesifik tentang kekerasan seksual tetapi diatur dalam konteks domestik, tapi itu kita juga melihat ada suatu perbedaan antara Brasil dengan Ekuador," terang dia.

Tak hanya itu, lanjut Lodewijk, Brasil dan Ekuador dinilai berhasil menerapkan sistem yang terintegrasi dengan aparat kepolisian. Hal itulah yang ingin diterapkan di Indonesia.

"Kalau Brasil atau Ekuador terlihat mereka mampu melaksanakan suatu kerjasama dengan pihak kepolisian, jadi law enforcement itu akan sangat terlihat dengan adanya kepolisian, nah itu yang ingin kita melihat," ucap dia.

Lodewijk menegaskan, kunker ke Brazil dan Ekuador semata-mata untuk menjalankan fungsi DPR RI meski di tengah pandemi Covid-19.

"Tentunya ini jadi pertimbangan kita. Ada kewajiban sebagai lembaga DPR untuk menjalankan fungsi itu. Pada gilirannya kita tidak ingin setelah UU jadi kita dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding, tidak melakukan masukan," pungkas Lodewijk.

(Deni Koesnaedi)