HEADLINE: Opsi Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada Mundur 19 Februari 2025, Plus Minusnya?

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, dengan adanya Pilkada dan Pemilu di tahun yang sama dengan jarak yang berdekatan tentu akan berat.

"Kalau enggak ada Pilkada, enggak ada masalah di bulan Mei (Pemilu 2024). Memang saya rasa memundurkan jadwal Pilkada itu bisa jadi salah satu opsi, jadi Pilkadanya bisa digeser ke 2025 atau kalau mau aman betul ke 2026," kata Khoirunnisa kepada Liputan6.com, Jumat (8/10/2021).

Menurutnya, tahapan Pilkada itu membutuhkan waktu setahun, yang artinya di tahun 2024 tetap akan disibukan dengan urusan Pemilu 2024. "Kalau tahapannya dimulai di 2024, ya tetap ada himpitan tahapan," jelas dia.

Khoirunnisa menjelaskan, jika opsi tersebut diambil maka UU Pilkada harus segera diubah lantaran dalam aturannya masih disebut November 2024.

"Ubahnya bisa revisi terbatas, satu pasal isu saja atau dengan Perppu, pemerintah mengeluarkan Perppu. Kalau Perppu kan ya kewenangan Presiden, jadi enggak perlu dibahas bersama DPR dan lainnya," kata dia.

Karenanya, Perludem menyambut baik usulan KPU tersebut lantaran memang akan sangat berat jika Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. "Jadi sebaiknya tidak usah memaksakan Pilkadanya di tahun 2024," kata Khoirunnisa.

Namun, menurut dia, akan ada timbul pertanyaan baru soal bagaimana nasib kepala daerah yang habis di 2022 dan 2023, tentu akan ada opsi diperpanjang.

"Menurut kami sih baiknya tetap dinormalkan jadwanya, tetap Pilkada mungkin di tahun 2022 enggak keburu karena sekarang sudah akhir 2021, mungkin bisa digabungkan di 2023 untuk daerah tadi. Nanti untuk keserentakan daerahnya bisa di 2025, 2026 tadi," jelasnya.

Menurut Khoirunnisa akan selalu ada konsekuensi setiap opsi yang diambil, misalnya bisa jadi masa jabatan kepala daerah diperpanjang karena setiap daerah berbeda. Sehingga perlu diambil satu konsekuensi saja.

Menurut dia, jika tak Pilkada di tahun 2024 maka himpitan tahapan enggak terlalu terburu-buru. Misal di geser di 2025 tetap beresiko karena tahapannya akan tetap dilaksanakan di tahun 2024.

"Makanya kalau enggak ingin ada himpitan sama sekali, kalau mau aman betul di 2026. Karena pilkada juga perlu dikawal, misalnya mengawal anggarannya di APBD, itu menguras nafas dan tenaga teman-teman penyelenggara pemilu di daerah," jelasnya.

Karena itu, jika memang benar ingin minim himpitan, maka Pilkada bisa di tahun 2026. "Dengan catatan, yang 2023 tetap Pilkada, masa jabatannya 3 tahun, enggak lima tahun. Nanti bisa ada penyesuaianlah, misalhnya intensif dan disitensif kepada daerah terpilih," kata Khoirunnisa.

Di sisi lain, masih kata dia, jika Pemilu diadakan di bulan Mei atau Juni 2024, sudah pas. "Karena supaya enggak terlalu jauh juga jarak antara penetapan calon terpilih dengan pelantikannya. Karena kalau jaraknya jauh, itu masa transisinya, gejolak politiknya justru makin panjang," kata Khoirunnisa.

Politikus PAN Guspardi Gaus menyadari apa yang dilakukan KPU adalah mencoba mengakomodir opsi pemerintah bahwa Pemilu diadakan 15 Mei 2024, sehingga muncul opsi Pilkada 2025.

Jadi artinya, jika memang mau bertahan Pilkada di 27 November 2024, pasti beririsan dengan Pemilu, terlebih jika nanti Pilpres berlangsung dua putaran.

Menurut dia ada dua opsi jika mengakomodir tanggal pemerintah, tapi Pilkada tetap di tahun 2024. Yang pertama adalah mempendek masa kampanye.

"Yang kedua tahapan pengadaan logistik supaya efisien tetap saja kita serahkan ke KPI dengan melakukan simulasi, di buat konsep lalu dilakukan simulasi, kemudian juga didukung perlunya rapat koordinasi antara pemerintah, DPR, bersama MK dan MA supaya gugatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu enggak berlarut," kata anggota Komisi II DPR RI ini kepada Liputan6.com, Jumat (8/10/2021).

Selain itu, perlu ada Peraturan Presiden yang mempermudah proses tender terkait keperluan logistik, demi efisensi.

"Kalau 19 Februari 2025, tentu harus ada Perppu karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201 sudah ditegaskan bahwa Pilkada serentak akan dilakukan di bulan November. Enggak boleh lewat," jelas Guspardi.

Sementara, politikus PKB Luqman Hakim mengatakan, pihaknya memilih opsi bahwa Pemilu 2024 diadakan 21 Februari dengan Pilkada di 27 November 2024. Pasalnya, jika opsi Pilkada diundur ke 2025, bisa menjadi mencoreng wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Beberapa waktu yang lalu pada saat Komisi II DPR sedang melakukan pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Presiden minta pembahasan dihentikan. Presiden tidak setuju ada revisi UU Pemilu dan Pilkada. Untuk menjalankan opsi kedua, harus ada perubahan norma di dalam UU Pilkada. Perubahan ini bisa melalui revisi ataupun dengan menerbitkan Perppu. Apakah tidak akan mencoreng wajah Presiden?," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Dia berharap, pemerintah agar tidak terjebak ke ego dan gengsi karena telanjur mengumumkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari coblosan pemilu.

"DPR dan Pemerintah dalam hal penentuan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu posisinya hanya memberi saran dan usulan. Kewenangan memutuskan hari dan tanggal coblosan pemilu ada di tangan KPU. Hal itu jelas menurut pasal 347 UU 7 tahun 2017," jelas Luqman.

Apabila karena tekanan pemerintah dan pihak lain, KPU belum juga bisa menetapkan hari H coblosan Pemilu 2024 dari dua opsi yang tersedia, maka pihaknya mempertimbangkan mengusulkan opsi ketiga, yaitu pemungutan suara dilaksanakan sebelum masuk bulan Ramadaan 2024, yakni hari Rabu 6 Maret 2024.

"Saya berharap bulan Ramadan yang kemungkinan dimulai tanggal 9 Maret 2024 akan menjadi mekanisme kultural relegius mendinginkan kembali suhu politik masyarakat pasca pemilu. Juga, saya berharap berkah bulan suci Ramadan akan makin spirit penguatan intergritas penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu 2024," kata Luqman.