Polisi Minta Bukti Baru Jika Ingin Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Dibuka Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Polda Sulawesi Selatan mempersilakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengajukan bukti baru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayahnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur.

Hal itu setelah kepolisian menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak itu pada 2019 lalu, kemudian kembali viral di media sosial pada 2021.

"Karena LBH juga ada dalam tim pelapor, maka kami terbuka manakala keluarga korban ingin membuka kasus ini, harus ada bukti (baru) yang diajukan kepada penyidik," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan, Jumat (8/10/2021).

Zulpan menyatakan, pihaknya saat ini sudah terbuka dengan memberikan ruang kepada LBH Makassar sebagai pendamping hukum pelapor untuk mengajukan bukti baru atas kasus dugaan pemerkosaan anak tersebut, agar bisa ditindaklanjuti.

"Kami terbuka sekarang, apabila korban dan LBH punya bukti baru silakan berikan kepada kami, maka kami akan tindaklanjuti," katanya seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, bahwa untuk membuka kasus melalui gugatan harus menyertakan bukti baru. Namun apabila mereka menilai Polri tidak profesional, langkah hukum yang ada dalam aturan Polri yakni mengajukan permohonan praperadilan terhadap penyidiknya.

Polda Sulsel juga mempersilakan apabila pihak keluarga korban tidak menerima keputusan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, bisa mengajukan langkah hukum lain.

"Apabila keluarga korban ini tidak menerima, bisa lakukan praperadilan," kata Zulpan.

Kendati peluang praperadilan itu terbuka, karena menganggap penyelidikan itu tidak benar dimata mereka, tetapi jangan salah, penyidik juga bisa menuntut balik bilamana kasus ini tidak terbukti.

Saat ditanyakan apakah bisa digunakan visum pembanding dari rumah sakit lain untuk dijadikan novum atau alat bukti baru, kata dia, proses visum hanya bisa diterbitkan oleh kepolisian. Artinya, surat kepolisian kepada rumah sakit tertentu, seusai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Visum ini siapa, visum dalam proses pidana. Katakan dicabuli harus dari Polri yang menerbitkan surat permintaan visum itu kepada rumah sakit," katanya menjelaskan.